MK Tolak Judicial Review Pemkot Blitar

Blitar, koranmemo.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak judicial review Pemerintah Kota Blitar terkait pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) oleh Pemkot, Rabu (19/07) lalu.

Pemkot Blitar melalui Wakil Wali Kota Blitar Santoso mengaku legowo, meski Pemkot kecewa menerima putusan MK. Atas hal ini, pihaknya menyatakan Pemkot akan patuh pada undang-undang nomer 23 tahun 2014, bahwa sekolah tingkat SMA dan SMK kembali dikelola provinsi.

“Sebenarnya kita semua berharap agar pengelolaan sekolah tingkat SMA dan SMK kembali ke kita. Namun kan yang terpenting kita sudah berupaya, bahkan sudah enam kali mengajukan namun memang belum diridhoi,” tutur Santoso.

Setelah adanya putusan itu, Pemkot Blitar berkomitmen untuk mengikuti aturan yang ada. Meski Pemkot akan mengupayakan agar anak usia sekolah tingkat SMA / SMK di Kota Blitar bisa tetap memperoleh pendidikan gratis seperti ketika SMA dan SMK dikelola pemerintah Kota Blitar.

Reporter: Arief Juli Prabowo

Editor: achmad Saichu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.