Minta Usut Dugaan Penyelewengan, Puluhan Warga Datangi Kantor KPH Kediri

Share this :

“Kalau panen 25 persen untuk petani dan 75 persen untuk Perhutani, atau kembali ke negara. Kewajibannya warga menjaga, merawat, mengawasi dan seterusnya. Namun praktiknya, lahan itu justru disewa-sewakan ke pihak lain. Kalau Perhutani belum tahu, saya berikan data, ini sampelnya. Di luar Satak semua penyewanya,” imbuhnya.

Meskipun sudah berlangsung cukup lama, namun dugaan penyelewengan wewenang yang dilakukan oknum LMDH itu hingga kini belum menuai titik terang. Agus menyebut, seharusnya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) itu dilakukan pembaruan setiap 3 tahun sekali.

“Ini terjadi sudah sangat lama. Selama Ketua LMDH Eko Cahyono itu kan sudah 18 tahun menjabat. Wajar, masyarakat karena kehilangan haknya, karena sandang pangannya disitu. Harusnya setiap 3 tahun sekali AD-ART dibuat. Tadi Perhutani menjelaskan, pak DM (pimpinan) masih mericek apakah ketua LMDH masih legal atau tidak legal masyarakat tidak tahu dan tidak mau tahu,” kata Agus.

Bahkan, Agus menyebut juga sudah menempuh jalur hukum sejak November 2017 silam. Namun, hingga saat ini belum menuai titik terang. “Di Polres Kediri sejak November, ini sudah tujuh bulan. Saya selaku pihak yang membuat surat aduan itu ditanyain terus setiap hari, saya kehabisan kata-kata. Saya susah, karena dianggap menerima suap, menerima uang dari orang yang saya laporkan. Makanya silahkan tanya sendiri saya kawal biar jelas,” pungkasnya.

Pengamatan di lokasi, selain menggunakan sepeda motor warga mengendarai mobil menuju kantor KPH Kediri. Usai ditemui pihak Perhutani, sejumlah warga mulai meninggalkan lokasi. Sebelumnya puluhan warga mendatangi lokasi sejak pagi sekitar pukul 09.30 WIB dan menunggu di halaman kantor Perhutani Kota Kediri.

Reporter : Angga Prasetya

Editor : Della Cahaya