Minta Bantuan Hukum, Kades Luruk Bupati

Share this :

Jombang, Koran Memo – Ratusan kepala desa dan perangkat desa se – Kabupaten Jombang mendatangi kantor pemkab setempat, Selasa (5/5) siang. Kedatangan mereka bermaksud untuk meminta Bupati Nyono Suharli Wihandoko memberikan bantuan hukum terkait gugatan puluhan perangkat desa ke PTUN. Gugatan itu karena perangkat desa tidak terima diberhentikan jabatannya oleh kades.

Konvoi MSD menuju kantor pemkab (agung/memo)
Konvoi MSD menuju kantor pemkab (agung/memo)

Pengamatan Koran Memo, ratusan kades dan perangkat desa ini datang dengan menumpang mobil siaga desa (MSD). Sepanjang perjalanan, sirine yang terpasang di MSD itu sengaja dinyalakan. Tak ayal, konvoi kendaraan menuju kantor pemkab ini menyita perhatian pengguna jalan lain. Setibanya di kantor pemkab, massa langsung ditemui oleh Bupati. Namun belum sempat menyampaikan keluhannya, ratusan kades dan perangkat ini justru diajak ke masjid guna menunaikan sholat terlebih dahulu.

Usai salat, Bupati didampingi Ketua DPRD Joko Triono, Kapolres Jombang, AKBP Akhmad Yusep Gunawan, Ketua PN Jombang M Erwan, menemui massa di serambi masjid. “Kita minta Bapak Bupati memberikan bantuan hukum kepada kami terkait gugatan mantan perangkat desa yang tidak terima diberhentikan meskipun sudah habis masa jabatannya,” ujar Supono, Kades Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh yang juga didapuk sebagai juru bicara.

Supono menambahkan, akibat gugatan para perangkat desa, pelayanan masyarakat di desa terganggu. Karena hampir tiap hari kades yang digugat harus menghadiri persidangan di PTUN Surabaya. Bahkan, hingga kini desa banyak yang belum bisa menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena konsentrasi dalam persoalan tersebut. Oleh karena itu, kades meminta Bupati untuk memberikan bantuan hukum dalam menjalani persidangan di PTUN. “Selain itu, kami juga minta Kejari dan Polisi menindak provokator yang melakukan intimidasi dalam persoalan ini,”terang Supono.

Bupati (mengenakan kacamata hitam) berdialog dengan kades dan perangkat desa (agung/memo)
Bupati (mengenakan kacamata hitam) berdialog dengan kades dan perangkat desa (agung/memo)

Menanggapi tuntutan ini, Bupati Nyono berjanji memberikan bantuan hukum kepada kades yang digugat mantan perangkat desa di PTUN. “Kita siap untuk memberikan bantuan hukum. Bahkan untuk menghadapi gugatan 76 mantan perangkat ini, sudah diterbitkan SK untuk pendampingan hukum. Kami akan menurunkan tim berjumlah empat orang,” jelasnya.

Bupati menambahkan, apa yang dilakukan kades memberhentikan perangkat desa yang telah habis masa jabatannya adalah sudah benar. Hal itu sesuai Perda No 6 Tahun 2006, yakni masa pengabdian perangkat desa adalah adalah 10 tahun. “Perda tersebut hingga saat ini belum direvisi, apalagi di cabut. Jadi masih berlaku,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 76 perangkat desa di Kabupaten Jombang telah diberhentikan oleh kades. Namun atas keputusan itu, perangkat desa hingga saat ini melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan ke PTUN Surabaya. (ag)