Meski Ditolak Pengusaha, Wali Kota Blitar Tetap Laksanakan PPKM

Blitar, koranmemo.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Blitar yang berlangsung mulai 11-25 Januari mendatang, sempat menjadi polemik. Ini karena mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat, terutama para pelaku usaha di bidang kafe dan warung kopi.

Itu karena banyak dari pelaku usaha yang menilai tidak perlunya PPKM di Kota Blitar. Sebab saat ini berada di status zona oranye. Ditambah lagi tidak masuknya Kota Blitar dalam 11 wilayah wajib PPKM seperti yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur.

Kendati demikian, Pemkot Blitar tetap membatasi jam operasional tempat-tempat umum yang berpotensi menjadi pusat kerumunan masyarakat. Seperti rumah makan, warung kopi, karaoke dan tempat ibadah.

Itu disampaikan oleh Wali Kota Blitar, Santoso saat mengadakan apel Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di halaman kantor Pemkot Blitar, pada Rabu pagi (13/01).

“Ini adalah bentuk respon dari Pemkot Blitar terhadap Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 01 yang telah beredar kemarin terkait dengan PPKM di daerah-daerah tingkat Kota maupun Kabupaten,” katanya.

Santoso mengaku meskipun Kota Blitar tidak masuk pada wilayah wajib PPKM sesuai dengan SE gubernur Jatim, namun pihaknya akan tetap menerapkannya. Hal itu sebagai upaya penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya langkah antisipasi agar Covid-19 tidak merebak lebih luas di wilayah Kota Blitar.

“Selain itu, perkembangan Covid-19 itu kan sulit di prediksi. Benar hari ini Kota Blitar berada di status zona oranye, tapi mungkin dan bisa saja secara tiba-tiba kembali ke zona merah. Maka dari itulah, PPKM sebagai langkah antisipasi saya rasa wajib diberlakukan,” tegasnya.

Tak hanya itu, menurut Santoso, dengan diberlakukannya PPKM di Kota Blitar juga akan berimbas pada kesiapan masyarakat jika sewaktu-waktu terdapat kendala-kendala yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Dalam SE Wali Kota Blitar Nomor 01 Tahun 2021, di sebutkan bahwa kegiatan restoran atau rumah makan, restoran milik hotel, karaoke, angkringan, dan pedagang kaki lima hanya boleh melayanani makan di tempat sebesar 25 persen dari total kapasitas. Serta jam operasional dibatasi mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 20.00.

Reporter: saifudin/abdul aziz wahyudi

Editor Achmad Saichu