Menunggu Lama, 16 Ranperda Akhirnya Disetujui Provinsi Jatim

Share this :

Blitar, koranmemo.com – Setelah sempat  menunggu lama, akhirnya sebanyak 16 rancangan peraturan daerah (ranperda) di lingkup Pemerintah Kabupaten (pemkab) Blitar disetujui provinsi Jawa Timur.   Salah  satu perda yakni soal  pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

“Iya, setelah memang cukup lama, karena  menunggu  respon dari gubernur.  Akhirnya baru  disetujui  beberapa waktu lalu. Dan yang paling urgent yakni soal pencegahan penyalahgunaan narkoba. Karena ini sangat penting bagi  Blitar,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto kepada Koran Memo, Selasa (10/12) di gedung DPRD Kabupaten Blitar.Dijelaskan,  narkoba kini menjadi ancaman serius. Pasalnya, berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya,  selalu saja ada sejumlah warga Blitar yang harus berurusan dengan aparat gara-gara narkoba.

 Dengan adanya perda soal pencegahan penyalahgunaan narkoba, setidaknya bisa menjadi  solusi  untuk memerangi barang  haram itu. “Fokusnya pencegahan, makanya kami memang berharap secepatnya disetujui. Karena  narkoba  kini sudah mengancama generasi muda,” kata politisi asal PDIP ini.

Selain soal narkoba, ada sejumlah ranperda yang sudah  disetujui gubernur. Di antaranya  perda soal penanaman modal, perda penataan dan pengendalian menara telekomunikasi, perda pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, perda badan musyawarah desa, perda perubahan atas perda nomor 6 tahu 2016 tentang pemerintahan desa, perda system  perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah. Ada pula perda perubahan nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaaran izin, perda perlindungan  dan pemberdayaan petani, perda pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan desa dan perda upaya kesehatan.

Selain itu, kata Suwito lagi, ada perda soal anggaran.  Di antaranya perda pertanggungjawaban APBD 2018, perda perubahan anggaran tahun 2019, perda APBD 2020. Ada tiga ranperda yang sampai saat ini masih di bawah dan dipastikan 26 Desember disepakati oleh dewan dan bupati. Di antaranya ranperda soal penyelenggaraan system perlindungan aak, perda penyertaan modal BPR dan perda RDTR dan PZ di Kanigoro.

“Untuk perda penyertaan modal ke BPR, kami memang berharap ada transparansi. Karena Blitar kan menyerahkan modal. Seperti apa timbal baliknya, itu yang harus dijelaskan dengan gamblang. Karena nilainya juga tak sedikit kan,” pungkasnya.

Reporter Abdul Aziz Wahyudi

Editor Achmad Saichu