Menteri Kesehatan Setujui PSBB di Jakarta

Jakarta, koranmemo.com – Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto telah menyetujui pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta. Mengenai surat resmi yang menyetujui langkah PSBB ini juga akan segera dikirimkan ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Keterangan mengenai disetujuinya pengajuan PSBB DKI Jakarta ini disampaikan oleh Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan, Busroni. “Sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan, mengenai penerapannya akan dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan,” ujar Busroni, Selasa (7/4), dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Busroni, penerapan PSBB di Jakarta disetujui karena telah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan untuk dilakukannya PSBB. Jakarta sendiri merupakan wilayah yang paling terdampak virus Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data hingga Senin (6/4), jumlah kasus positif corona di Jakarta telah mencapai 1.299 kasus.

Kebijkan penerapan PSBB sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, peraturan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan virus Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan Peraturan ini, pengajuan dilakukan oleh kepala daerah dan harus memenuhi syarat yang diperlukan, termasuk syarat administrasi.

Sebelumnya, Anies Baswedan telah mengajukan surat kepada Menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB pada pertengahan minggu lalu. Namun penyetujuan PSBB bagi wilayah DKI Jakarta sempat tertunda karena terdapat sejumlah syarat yang masih belum dilengkapi oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Berdasarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, sejumlah daerah yang terdampak virus Covid-19 juga tengah mengajukan penerapan PSBB ke Menteri Kesehatan. Sejumlah wilayah tersebut seperti Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi. “Bekasi dan Jawa Barat juga mengusulkan,” ujarnya.

Nantinya, jika suatu daerah telah disetejui untuk menerapkan PSBB, pemerintah daerah dapat membatasi sejumlah kegiatan seperti yang tercantum dalam aturan pedoman PSBB. Pembatasan tersebut seperti membatasi kegiatan keagamaan, tempat kerja, sekolah, kegiatan di fasilitas umum, trasportasi, serta kegiatan sosial dan budaya.

Reporter: Ahmad Bayu Giandika

Editor: Della Cahaya