Menghindar Diajak Nikah, Oknum PNS Pemkab Nganjuk Digugat 

Share this :

Nganjuk, koranmemo.com – Sidang perdana gugatan perdata antara Arif Safiudin (46) penggugat, warga Desa Sidoarjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, melawan kekasihnya Dewi Ernawati (50), PNS di lingkup Pemkab Nganjuk, digelar di Pengadilan Negeri Nganjuk, Rabu (11/12/2019).

Sidang yang dipimpin hakim ketua Anton Rizal, SH ini akhirnya menunjuk hakim Diah Nursanti, SH, sebagai mediator dalam kasus ini. Majelis hakim memberi tenggang waktu 30 hari ke depan untuk proses mediasi ini, sebelum sidang ditutup.

Kuasa hukum penggugat, Sandi Satria Putra, SH kepada sejumlah wartawan mengatakan, pokok materi gugatannya adalah terkait kedisiplinan aparatur sipil negara.

Dia mengisahkan, semula klien-nya dan Dewi, PNS warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Kauman Kecamatan/Kabupaten Nganjuk yang saat ini tinggal di Jalan Abdurahman Saleh, mulai pertengahan 2016 hidup bersama dalam satu rumah di Perumahan Mastrip Premium Kelurahan Mangundikaran Kecamatan/Kabupaten Nganjuk.

“Bahkan, klien saya sudah melamar ke rumah orang tua Dewi di Blora dan dizinkan. Namun berkali-kali ketika diajak nikah, Dewi selalu mengnghindar dengan berbagai alasan,” ujar Sandi.

Namun dalam mengindar itu, lanjut Sandi, wi secara diam-diam telah mensertifikatkan rumah yang mereka tempati berdua tanpa sepengetahuan Arif. “Rumah itu yang beli klien saya dengan cara mengangsur, namun tiba-tiba sertifikat jadi milik Dewi,” paparnya.

Untuk itu, dia mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk, lantaran Dewi ingkar janji. Pasalnya, sebagai PNS Dewi telah lupa bahwa perilakunya diatur oleh undang-undang ataupun peraturan pemerintah.

Menurut Sandi, Dewi telah melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi, Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.

“Dewi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan orang lain, yakni klien saya” tandasnya.

Menanggapi itu, Bambang Sukoco, SH selaku kuasa hukum tergugat mengatakan jika dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah kabur. Dia meminta Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menolak gugatan tersebut.

“Jika dikatakan kumpul kebo ya tidak bisa, karena keduanya pernah nikah siri. Kalau urusan rumah yang sertifikatnya atas nama klien kami, itu kan sudah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan kepada istrinya,” beber Bambang.

Bambang menjelaskan, untuk ASN melanggar PP 45/1990 itu tidak benar jika didugat di Pengadilan Negeri, karena masuk wilayah hukumnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saya katakan sekali lagi jika gugatannya kabur dan kami berharap putusannya nanti ditolak, atau minimal dibatalkan karena salah alamat” tukasnya.

Reporter : Muji Hartono
Editor      : Achmad Saichu