Meminimialisir P4GN, BNNK Ingatkan Pasal 112 UU Narkotika

Trenggalek, koranmemo.com – Dalam ayat (1) Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Hal ini ditekankan pihak Badan Narkotika Nasional  Kabupaten (BNNK) Trenggalek dalam meminimalisir Penyalahgunaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayahnya.

Kepala BNNK Trenggalek AKBP Akik Subki menjelaskan informasi itu harus diketahui oleh masyarakat umum. Karena banyaknya masyarakat awam yang belum faham tentang hal terkait narkotika dan penanganannya sehingga terkadang menganggap remeh bermain dengan barang berbahaya ini.“Sebagian masyarakat meremehkan dengan bermain narkoba,” ucapnya , Minggu, (17/12).

Dikatakan, pada dasarnya undang-undang tentang penanganan tersebut sudah lengkap mulai hulu dan hilir. Jika nantinya masyarakat sudah faham agar bersinergi dengan BNNK setempat.

“Kalau sudah tahu akan jeratan hukum yang begitu berat itu, setidaknya masyarakat tidak lagi main-main dan malah bantu BNNK agar target Indonesia bebas narkoba tercapai,” lanjutnya.

Terkait hal tersebut Kepala BNNK Trenggalek AKBP Akik Subki saat menjelaskan intinya tindak pidana ada pada pasal 112. Dalam pasal 112 ayat 2 mengatakan barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda maksimal Rp 8 miliar.“Sedangkan jika terbukti membawa di bawah 5 gram akan dikenakan pasal 112 ayat 1,” ungkapnya.

Ditambahkan, jika sesorang tertangkap dan memiliki barang bukti tetapi saat di tes urine ternyata negatif maka akan dikenakan pasal 112 junto pasal 114 karena menyediakan, jika melakukan secara bersamaan akan dikenai junto pasal 55.“Dengan analisisnya membawa tetapi negatif berarti telah menyediakan,” tandasnya.

Tetapi bukan disitu saja, jika negatif tetapi membawa narkoba akan diadakan asesmen kembali untuk penggalian data. Disini peranan polisi sangat penting, karena ada dua proses yang harus dilaksanakan yaitu asesmen medis dan yuridis.

“Logikanya barang haram kok dibawa berarti diindikasikan kearah pengedar karena menyediakan. Apa pengedar itu harus positif, tidak. Karena mereka hanya berfikir bisnisnya dengan keuntungan dari situ, maka disitu nanti intinya ada pada pasal 112 itu tadi,” paparnya.

Masih menurut Akik Subki, kuncinya pidana itu terletak pada pasal 112 tadi yang berbunyi barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

“Jika positif pakai tetapi barang bukti tidak ada bagaimana, berarti hanya wajib direhabilitasi saja,” terangnya.

Namun banyaknya modus saat ini misal mengelabuhi petugas dengan modus mendaftarkan diri untuk rehabilitasi dengan status positif, tetapi diluar juga mengedarkan narkoba, menurut anggota polisi aktif ini , nanti akan ada penggalian lebih dalam mulai dari asesmen.

“Dengan informasi dari keterangan pengembangan kasus ataupun penggalian melalui jaringan mereka dan komunikasi mereka lewat handphone itu bisa nanti untuk diungkap,” ujarnya.

Lalu bagaimana tugas dan wewenang BNNK, Akik Subki memastikan bahwa BNNK dalam kewenangannya menurut UU 25 tahun 2009 tentang narkotika dan UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan, BNNK wajib melakukan rehabilitasi terhadap pengguna yang terdapat pada kedua UU tersebut.

“UU 25 tahun 2009 tentang narkotika jenis sabu, ganja dan lainnya, sedangkan untuk UU 36 tahun 2009 tentang psikotropika pil koplo, PCC dan lainnya yang didalamnya harus menggunakan resep dokter tetapi disalah gunakan,” tuturnya.

Terkait penanganan kasus dan proses hukum BNNK jika berhasil menangkap PCC, pil koplo maka BNNK akan melaporkan untuk ditindaklanjuti oleh polisi. Tetapi jika BNNK berhasil menangkap sabu, ganja dan lainnya maka BNNK mempunyai kewenangan untuk diproses sendiri oleh BNNK.

“Pastinya masih banyak sekali pasal yang mengatur tentang Narkotika dan Psikotropika yang perlu diketahui masyarakat. Dengan adanya pengetahuan tersebut, masyarakat diharapkan mampu untuk dapat membantu BNNK dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika khususnya di Trenggalek,” pungkasnya

Reporter : Rudi Yuniriyanto

Editor : Hamzah Abdillah

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.