Melanggar, Panwaslu Berhak Anulir Cabup Terpilih

Nganjuk, koranmemo.com – Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2018 mendatang memiliki porsi pengawasan cukup besar. Pasalnya, tim pengawas Pemilu tersebut berhak memberikan rekomendasi penggagalan atau menganulir cabup (calon bupati) yang menang dalam pemilihan jika terbukti melakukan pelanggaran.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua Panwaslu Nganjuk, Abdul Syukur, dalam press rilis beberapa waktu lalu bersama KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) setempat. Dia menyebut kewenangan panitia pengawas Pemilu pada Pilkada serentak mendatang semakin bertambah.

Jika selama ini pihaknya mengawal jalannya Pemilukada supaya tidak terjadi kecurangan, kali ini pihaknya bisa memberikan rekomendasi penggagalan pemenang Pilkada. “Kami bisa memberikan rekomendasi penggagalan cabup yang menang ke pusat jika terbukti melakukan kecurangan,” ungkapnya.

Hal itu sesuai dari aturan yang ada di Panwaslu. Menurutnya, pihaknya dapat mengambil langkah tersebut bila ternyata dalam pemeriksaan cabup pemenang Pilkada terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. “Jika terbukti (melanggar) dalam pemeriksaan, maka berhak dianulir,” tegasnya.

Abdul Syukur berpendapat, selama ini aturan Pemilukada hanya memberikan denda kepada calon yang melanggar. Padahal dalam praktiknya calon akan berani membayar denda jika hukuman hanya sebatas itu. Dengan aturan yang baru ini pihaknya berharap bisa menekan terjadinya pelanggaran dalam kontestasi Pilkada. Selain itu juga bisa memberikan efek jera agar calon tidak bermain curang.

Untuk mendukung ini semua, Panwaslu Nganjuk akan bekerjasama dengan semua komponen masyarakat, terutama dengan lembaga penegak hukum yang nantinya akan tergabung dalam Gakkumdu (penegak hukum terpadu) yang berasal dari Polri, kejaksaan, dan juga Kodim serta unsur lain.

Sementara itu, disinggung terkait banyaknya poster dan baliho para bakal calon bupati di sejumlah titik Nganjuk, Panwaslu mengaku belum memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Pasalnya, sampai detik ini para calon tersebut belum dinyatakan sebagai calon bupati jika belum terdaftar dan diumumkan oleh KPUD.

“Artinya detik ini hingga masa pengumuman belum dikatakan sebagai masa kampanye. Masa kampanye berlaku setelah ada penetapan dari KPUD,” jelasnya.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.