Megawati Digugat Mantan Kader PDIP

Madiun, koranmemo.comKetua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, digugat mantan kadernya Supiyah Mangayu Hastuti. Supiyah tidak terima pemecatan dirinya sebagai anggota DPRD Kota Madiun dan anggota PDIP. Turut tergugat, DPD PDIP Jawa Timur dan DPC PDIP Kota Madiun.

Gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun, Jumat (20/4). “Saya tidak terima karena DPP PDIP mengeluarkan surat pemecatan dan PAW (pergantian antar waktu) saya. Surat itu ditandatanggani oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto Kristiyanto,” kata Supiyah.

Menurutnya, Surat Keputusan (SK) DPP PDIP Nomor 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentang pemecatannya dari anggota partai dan SK DPP PDIP nomor 4230/IN/DPP/IV/2018 tentang persetujuan PAW, janggal. Lantaran tidak melalui proses yang tertera di dalam Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

“Di dalam AD-ART jelas, bahwa DPP menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi dari bidang kehormatan partai. Sedangkan saya belum pernah dipanggil, diklarifikasi, atau diperiksa oleh ketua bidang kehormatan partai,” ucapnya.

Pertimbangan partai memecat, karena Supiyah dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik berat dalam jual beli rekruitmen pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tetapi, tuduhan itu disangkalnya. Lantaran wanita kelahiran 1 Maret 1970 itu, merasa tidak pernah melakukan jual beli rekruitmen seperti yang dituduhkan oleh partai maupun Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Madiun.

“Tuduhan itu tidak bisa dibuktikan. Saya ini bukan tersangka, saya bukan terdakwa dan saya bukan terpidana. Karena sampai saat ini saya tidak pernah diproses hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Saya ini korban maladministrasi,” ucapnya.

Dia  menduga, masalah yang menimpanya ini dikarenakan adanya oknum pengurus di DPC PDIP Kota Madiun dan DPRD yang memaksakan kasus tersebut untuk diteruskan, meski belum ada ketetapan hukum. Untuk itu, dia mengancam bakal melaporkan juga oknum-oknum partai dan juga yang ada di lembaga DPRD ke pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kasus ini diawali dari oknum yang ada di DPC Kota Madiun. Karena tanpa ada oknum di DPC Kota Madiun, tidak akan ada kasus ini. Kalau di dewan ini juga jelas ada oknumnya. Nanti teman-teman saya sendiri, pasti akan saya buka semua. Saya akan melaporkan semua oknum-oknum ini juga,” ancamnya.

Reporter: M Adi Saputra/Juremi

Editor: Achmad Saichu