Mediasi Informal Tapal Batas Kelud

Blitar, Koran Memo – Belum jelasnya kapan mediasi antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri di tingkat pusat terkait konflik tapal batas Gunung Kelud yang difasilitasi oleh kemendagri membuat Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri melakukan mediasi informal.

Gunung Kelud.(dok/memo)
Gunung Kelud.(dok/memo)

Kabag Humas Pemkab Blitar Puguh Imam Susanto menjelaskan mediasi secara informal itu artinya komunikasi langsung dengan pemerintah Kabupaten Kediri tanpa ada bantuan dari kemendagri. “Karena jika menunggu kemendagri, Pemkab Blitar menilai proses akan semakin panjang,”ungkap Puguh.

Puguh menambahkan , Bupati Blitar Rijanto telah menginstruksikan Kabag Tata Pemkab Blitar Suhendro Winarso untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dengan Pemkab Kediri yang menguntungkan dua pihak baik Pemkab Blitar dan Kediri. “Sehingga jika sewaktu waktu kemendagri mengadakan mediasi sudah ada gambaran terkait hasil mediasi dan masalah tapal batas Gunung Kelud,” imbuhnya.

Seperti sudah diberitakan, pasca Gubernur Jatim menyerahkan kasus tapal batas Gunung Kelud ke pemerintah pusat, keputusan terkait tapal batas Gunung Kelud ada di kemendagri. Namun hingga kini mediasi yang dijanjikan itu belum ada kejelasan kapan akan dilaksanakan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupten Blitar Suwito Saren Satoto mengaku pihaknya mendukung penuh upaya Pemkab Blitar yang melakukan mediasi informal dengan Pemkab Kediri perihal tapal batas Gunung Kelud. “Jika ada mediasi informal kami sangat mendukung karena untuk menyelesaikan tapal batas Gunung Kelud ini diperlukan langkah dan cara taktis. Kita tidak perlu menunggu pusat. Justru kitalah yang harus turun untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut karena masalah ini sudah sangat lama.,” kata Suwito kepada Koran Memo.

Menurut Suwito, permasalahan antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri soal Kelud ini bukanlah masalah perebutan pengelolaan wisata, tapi murni masalah tapal batas Gunung Kelud. “Dan sejauh ini saya lihat Pemkab Blitar tidak berhenti berupaya menyelesaikan masalah ini, mereka terus berupaya menjalin komunikasi dengan Pemkab Kediri,” imbuhnya.

Seperti sudah diberitakan, pasca Gubernur Jatim menyerahkan kasus tapal batas Gunung Kelud ke pemerintah pusat, keputusan terkait tapal batas Gunung Kelud ada di Kemendagri. Namun hingga kini mediasi yang dijanjikan itu belum ada kejelasan kapan akan dilaksanakan.(fiq/rif)

 

Follow Untuk Berita Up to Date