Media Diminta Awasi Pelaksanaan Pemilu 2019

Share this :

Kediri, koranmemo.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri, melakukan koordinasi dengan awak media, panitia pengawas kecamatan (panwascam), Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Kota Kediri, dan petugas Satpol PP Kota Kediri, di Hotel Grand Surya, Sabtu (23/2). Dalam kegiatan ini, awak media diminta untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan Pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2019.

Selain meminta awak media untuk ikut berpartisipasi, Bawaslu juga memberikan penjelasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan undang – undang (UU), kepada para peserta Pemilu, dan diharapkan menciptakan Pemilu 2019 bermartabat.

“Teman – teman pasti sudah tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apalagi kalau ditemukan pelanggaran mengenai kampanye melalui media. Baik cetak, online, televisi, maupun radio, jangan sampai melanggar UU Nomor 32 Tahun, 2002 serta UU Nomor 50 Tahun 2005,” jelas Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Jatim), Nur Elya Anggraini, saat ditemui koranmemo.com.

Selain itu, awak media juga dinilai sebagai ujung tombak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Pasalnya, ada empat poin yang dimiliki oleh media, seperti sebagai penyedia informasi, hiburan, pendidikan, bahkan bisa menjadi pengawas. Dengan demikian, dapat membantu Bawaslu untuk mengawasi proses Pemilu.

“Jumlah anggota Bawaslu sampai ke tingkat desa hanya sekitar 10.000 orang. Sedangkan penduduk di Jatim mencapai 3,8 juta jiwa, pasti kita akan kewalahan karena jumlah anggota yang terbatas. Terlebih lagi, untuk sekarang ini kami masih dihadapkan dengan permasalahan alat peraga kampanye (APK) atau kemungkinan kampanye hitam (terselubung),” sahutnya.

Tempat yang diatur dalam peraturan Bawaslu (Perba), APK tidak boleh dipasang di tempat ibadah, gedung pemerintahan, instansi pendidikan, maupun di pohon. Di beberapa daerah di Jatim, pemasangan APK di pohon tidak diperbolehkan, meskipun menggunakan tali. Selain itu, untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan, para peserta pemilu juga diimbau untuk tidak memberikan materi di tempat ibadah maupun di lembaga pendidikan.

Menurut Elya, jika peserta pemilu memberikan materi di tempat tersebut, dikhawatirkan secara tidak sengaja memberikan materi yang mengarah ke kampanye. Jika ditemukan hal seperti itu, maka yang bersangkutan akan menjadi temuan dan akan diproses serta masuk ke dalam surat berita acara. Selanjutnya, dilakukan proses pemeriksaan yang mengarah ke proses hukum. “Bukan melarang, tapi kita mengimbau untuk tidak mengadakan acara di lembaga pendidikan maupun tempat ibadah. Dengan harapan tidak akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Sementara itu, Mansur, Ketua Bawaslu Kota Kediri menjelaskan, para peserta pemilu boleh melakukan kampanye di media, pada H-21 sebelum hari tenang. Jika ditemukan hal – hal yang menyalahi aturan, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang kampanye, pihak yang terkait dapat dikenakan sanksi. “Bawaslu Jatim sudah melakukan proses di beberapa tempat mengenai pelanggaran kampanye. Di Kota Kediri juga ditemukan beberapa pelanggaran, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses penyelesaian,” tuturnya.

Ditambahkan, pihak Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat (ormas), media, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemantau pemilihan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan yang paling penting pada para pemilih pemula. “Dengan koordinasi ini, diharapkan semua pihak membantu mengawasi proses Pemilu. Terutama pada pelaksanaannya tanggal 17 April nanti, karena ada lima surat suara sehingga perlu pengawasan yang lebih,” kata Mansur.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor : Achmad Saichu