Massa Gruduk Kejaksaan & Pemkab

Ratusan massa kembali menggelar demo di Pemkab Kediri. Dalam aksinya kali ini mereka membahwa keranda mayat.(memo/bakti)
Ratusan massa kembali menggelar demo di Pemkab Kediri. Dalam aksinya kali ini mereka membahwa keranda mayat.(memo/bakti)

*Bawa Keranda untuk Bupati Kediri

Kediri, Memo- Ratusan warga lereng kelud yang berasal dari Desa Sempu, Sugihwaras dan Babadan menggruduk Kejaksaan Negeri Ngasem dan Pemkab Kediri. Tuntutan mereka tetap sama seperti sebelumnya, yakni 59 bidang tanah yang ada harus menjadi jelas hak miliknya.

Mereka ingin bertemu bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno namun yang bersangkutan sedang tugas luar. Akhirnya massa hanya bertemu dengan pejabat BPN Kabupaten Kediri dan Joko Susilo asisten Bidang Pemerintahan.

Sebelum demo ke Pemkab Kediri, massa juga menggelar demo di Kejaksaan Negeri Ngasem. Ketika akan masuk pintu timur Pemkab massa tidak diperbolehkan masuk dan harus ada perwakilan. Dalam aksinya, mereka membawa keranda mayat warna putih bertuliskan untuk Bupati Kediri.

Karena dihadang petugas Satpol PP dan Kepolisian mereka berusaha mendobrak dengan mendorong pintu pagar agar bisa masuk seperti aksi sebelumnya. Suasana memanas karena massa ngotot akan masuk sambil berteriak. Hingga    terjadi aksi saling dorong hingga terjadi adu mulut antara warga dan petugas.

Mengetahui hal ini, Wakapolres Kediri Kompol Afrian Nurizal langsung turun menengahi dan meminta pada warga untuk tenang dan tidak berlebihan. Pria asal Madura sempat bersitegang dengan salah satu korlap. Bahwa apa yang dilakukan sesuai protap petugas dalam mengamankan aksi demo.

Ini dilakukan demi keamanan bersama karena massa yang datang dalam jumlah besar. Afrian tidak ingin ada senjata tajam atau bahan peledak masuk dalam lokasi kantor pemerintahan. Sepuluh perwakilan akhirnya memasuki ruang grahadi dan diterima pejabat BPN, Joko Susilo Asisten Pemerintahan dan Wakapolres Kediri.

Triyanto korlap aksi dalam orasinya menyebutkan pihaknya ingin mendapatkan kejelasan dari Bupati Kediri secara langsung.

“Kami ingin tahu kebenarannya, terkait 59 bidang tanah ini dan perlu mendapatkan penjelasan secara total. Berulang kali aksi kami gelar demo dan bermaksud untuk mendapatkan kejelasan total dari penguasa Kabupaten Kediri,” jelasnya.

Sementara Joko Susilo Asisten pemerintahan dan pejabat BPN berpendapat sama bahwa hal ini masih dikaji lebih dalam lagi. Adanya oknum yang memperjualbelikan di lahan eks Sumber Sari Petung juga masih ditelusuri.

“Namun jika ada pejabat Pemkab Kediri yang melakukan tindakan tersebut pastinya warga bisa menempuh jalur hukum. Dan lahan tersebut perlu mendapatkan prioritas pengamanan,” katanya.(bak)

Follow Untuk Berita Up to Date