Mantan Kades Katerban Diperiksa Polisi

Share this :

Ilustrasi-Tersangka-Foto-surabayapagi.com_*Masalah Pengelolaan Tanah Bengkok

Nganjuk, Memo-Siti Kopsah (55) mantan Kepala Desa Katerban diperiksa penyidik Polres Nganjuk. Penyidik meminta keterangan dari yang bersangkutan terkait kasus tidak dikembalikannya 50 persen tanah bengkok ke desa. Siti dilaporkan oleh Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron, Muhammad Subur ke Polres Nganjuk pada Senin (3/3) yang lalu.

“Benar, Siti Kopsah memang kami panggil untuk dimintai keterangan kemarin, namun baru dua poin pertanyaan, tersangka tidak sanggup melanjutkan pemeriksaan, rencananya besok (hari ini.red) tersangka akan datang bersama pengacaranya,” terang Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Deddy Iskandar kepada Koran Memo, Jumat (29/8).

Diberitakan sebelumnya, karena tidak kunjung mengembalikan 50 persen bengkok yang digarapnya ke desa, mantan Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron, Siti Kopsah (55) dilaporkan ke Polres Nganjuk oleh Muhammad Subur, Kepala Desa yang menjabat sekarang. Dalam laporannya, Muhammad Subur membawa berkas bukti-bukti lengkap terkait penguasaan 50 persen tanah bengkok yang dilakukan oleh terlapor sebagai tali asih selama satu tahun.

Informasi yang dihimpun Koran Memo, usai pelantikan Muhammad Subur sebagai Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron menggantikan Siti Kopsiah, maka sebagai bentuk tali asih atas pengabdiannya, pihak desa memberikan tanah garapan bengkok 50 persen selama setahun terhitung pada 17 Februari 2013 hingga 17 Februari 2014. Namun sampai saat dilaporkan, tanah bengkok yang digarap itu tidak kunjung dikembalikan ke desa.

Atas hal itu, Muhammad Subur selaku Kepala Desa Katerban telah melayangkan surat somasi 1 dan somasi 2 kepada Siti Kopsah. Dalam somasi yang tembusannya dikirim ke Bagian Hukum Pemkab Nganjuk, Bapemas Nganjuk, Kapolres Nganjuk, Kapolsek Baron, Camat Baron dan Ketua BPD setempat ini disebutkan bahwa Siti Kopsah dimohon untuk segera mengembalikan 50 persen tanah bengkok yang digarapnya sebagai tali asih kepada pemerintah Desa Katerban.

Disebutkan pula dalam somasi 1 dan 2, bilamana dalam waktu yang telah ditentukan tanah bengkok 50 persen yang masih dikerjakan Siti Kopsah tidak dikosongkan atau dikembalikan ke desa maka pemerintah Desa Katerban berhak menarik tanah tersebut dan dikembalikan ke desa. “Dalam somasi tersebut dijelaskan bahwa per 17 Februari 2014 semua bengkok harus sudah kosong dan dikembalikan ke pemerintah desa,” ujar AKP Deddy.

Namun meski somasi telah dikirimkan, Siti Kopsah masih menguasai tanah bengkok dan enggan untuk melepaskannya. Akhirnya, berdasarkan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah desa yang tidak diindahkan oleh Siti Kopsah terbukti masih menguasai bengkok tali asih itu, kasus ini oleh Muhammad Subur dilaporkan ke Mapolres Nganjuk. “Yang bersangkutan akan kita jerat dengan pasal 167 KUHP dengan ancaman hukuman kurang dari 2 tahun,” jelas mantan Kapolsek Menganti ini. (jie)