Maklumat Kapolri Dicabut, Ini Pesan Ketua DPRD Kota Blitar di Tengah Pandemi Covid-19

Share this :

Blitar, koranmemo.com – Aparat melalui Polri mencabut maklumat kaitannya dengan larangan berkerumun dan mengumpulkan massa. Meski begitu wakil rakyat meminta kepada warga untuk tetap waspada karena saat ini belum ada tanda-tanda pandemi Covid-19 berakhir.

Permintaan itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Blitar dr. Syahrul Alim. Dia, berharap agar masyarakat tetap hati-hati meski maklumat kapolri sudah dicabut. Sebab, kasus positif di Kota Blitar belum mereda. “Ini kan belum ada tanda-tanda virus mereda. Kami meminta semua selalu waspada. Intinya penyelenggaraan keramaian harus tetap mengikuti protokol kesehatan karena saat ini di Jawa Timur juga masih tinggi kasus Covid-19,” kata Syahrul.

Dikatakan, memang ada nilai plus minusnya maklumat dicabut. Setidaknya sendi ekonomi bisa bangkit lagi. Tetapi yang harus dipahami bahwasanya keselamatan jiwa bersama juga harus dipertimbangkan. “Pencegahan lebih baik. Masalah ini butuh kerjasama semua pihak,” katanya.

Bukan hanya masyarakat, pihaknya juga berharap Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 lebih waspada dan rajin sosialisasi. Kendati Kota Blitar sudah masuk kategori zona kuning, ternyata setelah beberapa hari terakhir ini muncul kasus pertambahan positif Covid-19 baru. “Kesadaran masyarakat harus dipupuk lagi,” katanya.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 lalu. Maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19. Pencabutan dilakukan melalui Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tertanggal 25 Juni 2020.

Ada lima poin yang wajib dipahami. Di antaranya pengawasan dan pendisplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Kedua, instruksi meningkatkan kerjasama lintas sektoral. Lalu ketiga, edukasi dan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat. Keempat, koordinasi intensif dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, dan poin terakhir, daerah zona merah yang menerapkan PSBB tetap dilakukan pembatasan kegiatan.

Reporter Abdul Aziz Wahyudi
Editor Achmad Saichu