Mahasiswa Unikama Demo Tuntut Hapuskan UKT

Share this :

Malang, koranmemo.com – Puluhan mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Menggugat UKT (AMMUK) berorasi di halaman Unikama, Kamis, (3/9). Orasi digelar berlangsung tertib d bawah penjagaan keamanan Kampus, TNI dan Polri.

Menurut Muh. Adlan Ahmad, Korlap AMMUK, aliansi merasa penerapan regulasi sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau sistem paket di Unikama memberatkan mahasiswa.Ditambah lagi ada penarikan uang di luar sistem UKT atau paket, seperti uang Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Skripsi.

Menanggapi hal tersebut, AMMUK berorasi untuk menghapus sistem UKT atau Paket dan dikembalikan ke sistem Sistem Kredit Semester (SKS). Menghapuskan pungutan liar atau penarikan uang di luar sistem UKT. Serta meminta birokrasi kampus untuk transparan dalam menerapkan regulasi.

Menurut Adlan, Unikama sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak perlu menggunakan sistem UKT. “Unikama menggunakan regulasi UKT, padahal aturan dari Kemendikbud (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) UKT hanya dimiliki oleh PTN (Perguruan Tinggi Negeri),” ujarnya.

“Kampus PTN di seluruh Indonesia mempraktikan biaya pendidikan dalam bentuk UKT. Di Unikama kita juga dikenakan paket atau UKT untuk 8 semester. Tetapi jika kita molor sampai semester 9, maka kita akan membayar paket (UKT) yang sama dengan potongan 50 persen. Itupun bantuan dari Kemendikbud,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut Rektor Unikama, Dr. Pieter Sahertian, menyamapaikan bahwa sistem UKT di Unikama sudah berjalan sejak 2015. Pemerintah juga sudah mengimbau kepada semua kampus untuk memberikan kebijakan keringanan 50 persen biaya UKT bagi yang menempuh pendidikan lebih dari waktu yang ditentukan.

“Kita juga tidak pernah melakukan pungutan liar, bahwa mahasiswa harus membayar skripsi, KKN dan PKL. Jadi dari awal biaya UKT itu tidak termasuk dengan biaya tersebut. Sehingga tuntutan mereka tidak bisa kita penuhi karena memang tidak dari kami melakukan pungutan liar. Semua itu sudah disampaikan dan terbuka diawal sebelum mereka memilih Unikama,” tuturnya.

Menurut Pieter, regulasi birokrasi Unikama sudah transparan. Kewajiban mahasiswa tentang biaya pendidikan sudah disampaikan di awal masuk Unikama. Pihak Unikama juga bersedia memberikan keringanan kepada mahasiswa terdampak wabah Covid-19.

“Jadi kalau ada persoalan mahasiswa karena terdampak pandemi, mungkin orang tuanya sedang kesulitan keuangan, kita akan melakukan pendekatan. Mahasiswa silahkan mengajukan permohonan, kami akan memperhatikan dan kami akan memberikan keringanan penundaan pembayaran,” pungkasnya.

Reporter Mokhamad Sholeh
Editor Achmad Saichu