Lokalisasi Balongcangkring Ditutup

Mojokerto, Memo – Lokalisasi Balongcangkring (BC) di Kota Mojokerto menjadi lokalisasi  terakhir yang resmi ditutup oleh pemerintah. Para pekerja seks komersial (PSK) telah dipulangkan dari wismanya. Dengan begitu, saat ini tak ada lagi lokalisasi yang beroperasi di Jawa Timur.

Usai penandatanganan piagam deklarasi Kota Mojokerto dan Pemprov Jatim bebas prostitusi (agung/memo)
Usai penandatanganan piagam deklarasi Kota Mojokerto dan Pemprov Jatim bebas prostitusi (agung/memo)

Penutupan lokalisasi Balongcangkring ditandai dengan deklarasi bebas prostitusi di depan kantor Walikota Mojokerto, Minggu (29/5). Deklarasi yang disaksikan Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Gubenur Jatim Soekarwo itu, dibacakan langsung oleh Ketua Yayasan Mojopahit, Teguh Starianto.

Selain pihak Yayasan Majapahit yang selama ini membina para penyandang tuna sosial di kawasan Balongcangkring dan Cakarayam Baru, piagam deklarasi bebas prostitusi ini juga ditandatangani sejumlah pihak. Antara lain, ketua MUI, ketua PHRI, tokoh masyarakat, pengelola hiburan malam, organisasi pemuda kota, Kapolresta, Dandim 0815, Danrem 082, Ketua PN, Kajari, dan Direktur Rehabilitasi Sosial Kemensos. “Ini peristiwa penting, sumpah palapa ke dua setelah Gajah Mada. Karena cucu-cucu Tribuana Tungga Dewi dan Gajah Mada kumpul di majelis taklim ini ingin bebas dari prostitusi. Ini peristiwa besar di Jawa Timur dari segi akhlak,” kata Soekarwo kepada wartawan.

Pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo ini menjelaskan, proses penutupan lokalisasi di Jatim berjalan cukup lama dan melelahkan. Pada akhir 2011 lalu, pihaknya mencatat terdapat 47 lokalisasi di Jatim dengan jumlah PSK di dalamnya mencapai 7.127 orang. Diantaranya di Surabaya, Blitar, Tulungagung, Ponorogo, Banyuwangi dan Mojokerto.

Namun, secara perlahan seluruh lokalisasi itu berhasil ditutup. Termasuk yang terakhir adalah lokalisasi Balongcangkring di Kota Mojokerto. “Tahun 2016 sampai tanggal 29 Mei ini selesai semuanya. Bukan penutupan saja, juga persoalan sosial setelah penutupan terus kita tangani,” ujarnya.

Kendati begitu, lanjut Pakde Karwo, penanganan terhadap para PSK dan warga terdampak penutupan Balongcangkring akan terus dilakukan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Yayasan Majapahit untuk mencari solusi agar praktik prostitusi tak kembali tumbuh di kawasan Balongcangkring dan Cakarayam Baru. “Kami komunikasi dengan yayasan, konsepnya partisipatoris, keinginan mereka apa bisa disampaikan. Misal ingin wirausaha apa ya disampaikan. Akan kami beri modal usaha,” terangnya.

Soekarwo menyadari bahwa prostitusi merupakan problem sosial yang rumit. Meski lokalisasi ditutup, tak menutup kemungkinan prostitusi akan tumbuh di hotel, rumah kos, dan warung remang-remang. “Kalau di kos dan hotel itu kewajiban kita untuk pembenahan. Karena problem prostitusi sama tuanya dengan problem manusia. Model antisipasinya, langkah Satpol PP harus jelas. Diberi izin atau tidak. Saat yang sama lowongan pekerjaan harus dibuka,” tandasnya.

Sementara Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus menambahkan, pasca penutupan Balongcangkring, pihaknya akan melaksanakan pemberdayaan SDM di eks lokalisasi tersebut. “Kemudian perencanaan penggunaan eks lokalisasi agar tak sampai berdiri lokalisasi baru. Banyak alternatifnya (pemanfaatan eks lokalisasi). Yang jelas untuk ruang publik,” pungkasnya. (ag)

 

Follow Untuk Berita Up to Date