Listrik Program Sumur Memberatkan Petani, Pemkot Tak Punya Solusi

Madiun, koranmemo.com – Pemkot Madiun masih belum punya solusi atas keluhan tujuh kelompok tani (Poktan) terkait biaya listrik program sumur dalam yang selama ini dibebankan kepada Poktan.

Sekda Kota Madiun, Maidi meminta para petani untuk  bersabar. Sebab,  pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) untuk mencarikan solusi agar petani tidak terbebani dengan biaya listrik yang telah ditetapkan oleh PLN. “Ini masih dalam proses pembicaraan,” katanya, Kamis (28/9).

Tidak menutup kemungkinan, lanjutnya, beban listrik bulanan bakal disubsidi menggunakan duit APBD. Asalkan, tidak menabrak aturan yang ada. Sehingga tidak akan berimplikasi kepada masalah hukum. Namun semua itu masih dalam tahap kajian, antara DPKP dan Bagian Hukum.

Maidi menambahkan, masalah ini menjadi rumit lantaran setelah serah terima kedua (P2), belum ada standar operasional prosedur (SOP) penggunaan air. “SOP nya memang belum ada. Apakah nanti disubsidi itu pun SOP-nya kan belum jelas. Makanya masih dalam kita bicarakan,” jelasnya.

Begitu pula untuk infrastruktur saluran air dari sumber titik pompa sumur dalam ke area persawahan yang belum disiapkan. Maidi mengaku akan melihat dulu anggaran yang ada di DPKP. Jika memang anggaran telah ada, maka pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan merealisasikan infrastruktur penunjang tersebut. “Saluran penunjang nanti akan kita lihat di pertanian (DPKP,red),” tandasnya.

Pelaksana tugas (Plt), DPKP Kota Madiun, Muntoro Danardono tidak menampik tudingan petani maupun dewan dari Fraksi Partai Gerindra (F-PG), mengenai masalah yang terjadi ditujuh titik proyek sumur dalam.

Pihaknya pun telah melakukan koordinasi dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) saat itu dijabat oleh Agus Hariyanto dan pengguna anggaran (PA) saat itu dijabat oleh Bangun Sutirta yang menangani proyek pada saat itu.
“Sudah kita koordinasikan dengan PPTK dan PA tahun 2016,” katanya.

Bahkan, DPKP juga telah mengundang para pengurus Poktan ditujuh kelurahan. Hasilnya diakui memang petani merasa keberatan dengan biaya beban listrik bulanan yang harus ditanggung.

Petani berharap biaya beban dapat dibantu menggunakan APBD. Sementara untuk pemakaian listrik, petani mengaku sanggup untuk membayar.

“Untuk lebih jelasanya bisa konfirmasi dengan PPTK-nya pak Agus Haryanto,” tuturnya.

Sementara itu, PPTK proyek sumur dalam, Agus Haryanto dikonfirmasi mengaku akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Bangun Sutirta (mantan Kepala DPKP saat ini Staf Ahli). “Saya koordinasikan dengan pak Bangun dulu,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, keberadaan proyek sumur dalam di wilayah Kota Madiun yang digadang-gadang bakal membantu petani untuk mengairi areal persawahan, justru dianggap membebani kelompok tani (Poktan).

Pasalnya, sejak proyek sumur terpasang, petani  dibebani biaya listrik. Padahal, sebelumnya tidak ada sosialisasi mengenai hal itu. Setiap bulan Poktan harus mengeluarkan dana hingga Rp. 2 juta lebih hanya untuk membayar biaya beban listrik. Biaya tersebut, belum termasuk penggunaan listrik untuk aktifitas lainnya.

Reporter: M. Adi Saputra

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.