Layanan Inap RSUD Gambiran Tinggal Hitungan Hari

Kediri, Koran MemoDampak molornya pencairan dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri terhadap beberapa satker sudah sangat parah terlebih di dunia kesehatan. Salah satunya seperti di RSUD Gambiran. Rumah sakit milik pemda itu bahkan mengaku sudah tidak bisa lagi melakukan sejumlah layanan, misalnya pembedahan pasien lantaran keterbatasan. Akibatnya RSUD Gambiran mengaku saat ini hanya ada 2 pilihan bagi mereka antara tetap melakukan kegiatan pelayanan dengan fasilitas seadanya atau menutup seluruh pelayanan di RSUD Gambiran.

Hearing antara Komisi C DPRD Kota Kediri dengan beberapa satker terkait dampak molornya PAK (kurniawan/memo)
Hearing antara Komisi C DPRD Kota Kediri dengan beberapa satker terkait dampak molornya PAK (kurniawan/memo)

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD Kota Kediri dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri, RSUD Gambiran serta seluruh kepala puskesmas se-Kota Kediri pada Kamis (8/10) muncul berbagai permasalahan yang sepertinya belum bisa terpecahkan. Salah satunya tentang ketersediaan obat yang saat ini dimiliki oleh RSUD Gambiran.

Direktur RSUD Gambiran, dr Fauzan Adhima mengatakan pelayanan untuk rawat jalan dipastikan bisa terus berlangsung hingga awal tahun 2016 mendatang. Akan tetapi, untuk pelayanan rawat inap dan operasi, hanya akan bertahan dalam hitungan hari saja. “Kalau untuk rawat jalan, saya pastikan bisa sampai awal tahun mendatang. Untuk rawat inap dan operasi, saya pastikan bisa sampai besok (hari ini,red),” ujarnya.

Pilihan yang saat ini dimiliki oleh RSUD Gambiran hanyalah tutup atau tetap menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam segala keterbatasan. Akan tetapi, resiko apabila tetap menyelenggarakan pelayanan salah satunya bisa terjadi malpraktik lantaran standarisasi obat maupun proses penyembuhan pasien tidak akan bisa dilakukan secara maksimal.

Dalam rapat dengat pendapat tersebut, Fauzan bahkan sempat mendapatkan laporan bahwa kegiatan pembedahan (operasi-red) sudah dihentikan sementara. Akan tetapi, dirinya mengaku akan melakukan pengecekan. “Ini tadi baru dapat kabar kalau ada operasi yang dihentikan. Tapi nanti saya cek dulu,” imbuhnya.

Sampai berakhirnya rapat, baik Komisi C maupun seluruh satker yang hadir belum bisa menyimpulkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Fauzan mengatakan sebenarnya RSUD Gambiran memiliki saldo pendapatan mencapai Rp 32 miliar. Sedangkan RSUD Gambiran masih memiliki utang kepada distributor obat sebesar total Rp 11 miliar.

Sempat ada usulan untuk mengalihkan saldo RSUD Gambiran sebesar Rp 32 miliar untuk memenuhi kebutuhan obat saat ini. Akan tetapi, usulan tersebut belum tentu terealisasi lantaran masih membutuhkan berbagai mekanisme, salah satunya legal opinion untuk pengalihan anggaran. Padahal untuk mengajukan legal opinion butuh waktu antara 2 -3 bulan. “Sebenarnya kita masih ada saldo sekitar Rp 32 miliar. Tapi tidak bisa kita gunakan untuk membeli obat karena harus ada persetujuan dulu,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Reza Darmawan mengatakan bahwa kebutuhan kesehatan menjadi masalah serius yang harus segera diatasi. Apabila memang dimungkinkan ada solusi yang bisa dilakukan dengan segera, pihak Komisi C pasti akan mendukung dan menyetujuinya. Reza mengatakan, salah satu solusi adalah dengan memberikan bantuan piutang kepada RSUD Gambiran untuk melakukan pengadaan obat. Baik kepada distributor maupun kepada sub disstributor atau pedagang farmasi besar meski harganya relatif lebih besar.

Di akhir rapat, Reza berharap kedepannya persoalan yang terjadi di tahun ini bisa dijadikan pelajaran dan seluruh satker khususnya di lingkup Dinas Kesehatan bisa melakukan langkah antisipasi dengan menganggarkan kebutuhan obat yang lebih banyak. “Untuk tahun depan, saya harap anggaran kebutuhan obat diperbanyak saja. Agar tidak terjadi masalah seperti sekarang,” ujarnya.(kur)

Follow Untuk Berita Up to Date