Langgar Jadwal Kampanye Bisa Dipidana

Jombang, koranmemo.com – Ketua panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang, Nur Khasanuri, mengingatkan para pasangan calon (Paslon) yang ikut dalam pemilihan bupati (Pilbup) Jombang 2018, agar tidak melakukan pelanggaran jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, jika terjadi pelanggaran bisa terjerat pidana, sesuai dengan Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Aturan mainnya di Pasal 187. Bunyinya setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan oleh KPU, masing-masing calon dipidana penjara paling singkat 15 hari dan paling lama 3 bulan, denda paling sedikit seratus ribu rupiah, dan paling banyak satu juta rupiah,” katanya, Senin (5/3).

Kendati demikian, Nur Khasanuri mengakui jika pihaknya belum menerima laporan adanya pelanggaran zona kampanye.

“Terhadap adanya bencana alam yang kemarin terjadi, memang muncul kepedulian dari paslon dengan memberikan bantuan. Kami pun langsung turun melakukan pengawasan. Jika ada bencana alam lagi, kami meminta agar paslon menyalurkan bantuan melalui posko bencana alam.” ungkapnya.

Sesuai dengan intruksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, bahwa setiap Panwaslu harus meningkatkan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Sehingga target Panwas untuk meminimalisir pelanggaran kampanye bisa tercapai.

“Modus-modus yang perlu diwaspadai selama kamanye seperti kegiatan keagamaan. Namun jika itu memang kegiatan murni dan rutin terjadwal, tentu tidak kita larang. Tapi kalau ada muatan kampanyenya terpaksa kita hentikan,” tegas Nur Khasanuri.

Reporter: Agung Pamungkas

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date