Lagi, Pelayanan RSUD Dokter Soedomo Trenggalek Jadi Sorotan

Share this :

Trenggalek, Koranmemo.com – Belum sempat mereda adanya dugaan praktik ‘titipan’ rekrutmen puluhan karyawan harian lepas (KHL) tenaga perawat yang sebelumnya mencuat, RSUD Dokter Soedomo Trenggalek kembali menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan adanya dugaan tindakan kasar yang dilakukan oknum dokter pelayanan disabilitas, seperti yang saat ini viral di media sosial (medsos) pasca diunggah akun bernama Tarya Bundane Naeema.

Dalam postingan yang diunggah di facebook, wanita pendamping penyandang disabilitas itu mengaku kesal kepada dokter di rumah sakit tersebut. Pasalnya, etika dokter yang sudah diketahui identitasnya itu dinilai di luar batas kewajaran. Oknum dokter itu memaki-maki dan berkata kasar kepada pendamping disabilitas saat meminta surat keterangan di poli umum. Bahkan oknum dokter tersebut sampai menyuruhnya keluar ruangan.

Peristiwa tidak mengenakkan itu terjadi saat dia mengantarkan dua penyandang disabilitas untuk mencari surat keterangan disabilitas di Poli THT dan Poli Umum, Sabtu (16/3). Pada saat mendatangi rumah sakit, mereka sempat ditolak karena pihak rumah sakit tidak mempunyai form yang dimaksud. Namun setelah menunjukkan form yang dimaksud kepada petugas medis lainnya, form tersebut akhirnya dapat dibuatkan.

Setelah surat keterangan itu selesai dibuat, kemudian dia bersama dengan Wahid penyandang disabilitas ke poli umum, setelah sebelumnya mengantarkan Dewi penyandang disabilitas lainnya ke Poli THT. Tanpa diduga, dia bersama dengan Wahid mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari dokter poli umum ketika mencari surat keterangan disabilitas.

Hal itu bermula saat dia melihat oknum dokter itu memberi centang pada disabilitas sensorik (wicara). Mengetahui hal itu dia berusaha menjelaskan jika CP tersebut implikasinya memang terjadi hambatan motorik dan berbicara. Tapi bukan berarti masuk kategori disabilitas sensorik tunawicara. Namun apa yang dia sampaikan justru berbuntut panjang.

“Saya malah diusir keluar sama dokter poli umum. Tahu nggak kenapa ? Saya cuma mengingatkan CP itu bukan lumpuh layu, CP itu bukan tuna wicara. Masak iya formnya dicentang tiga, disabilitas fisik (lumpuh layu dan CP), disabilitas sensorik (Tunawicara). Kalau di centang semua, lakyo dobel handicap,” kata dia dalam postingannya.

Namun oknum dokter tersebut justru marah-marah dan mengatakan dokter lebih mengetahui apa yang dialami pasiennya. Bahkan oknum dokter tersebut menyodorkan kertasnya kepada dia untuk mengisinya sendiri. Bahkan yang patut disayangkan, oknum dokter tersebut sampai mengusir pendamping disabilitas tersebut.

“Beliaunya bilang dokter lebih ngerti. Kertasnya dijorok-jorokan ke saya, suruh ngisi sendiri. Aku katane sopo kok mau ngajarin dokter. Beliau teriak-teriak dan mengusirku dari ruangan, sambil jorok-jorokin suket disabilitas. Saya lapor ke humas, katanya dokter itu istri pejabat,” lanjut pemilik akun dengan nama asli Taryaningsih tersebut.

Pasca mendapatkan perlakuan kurang mengenakkan itu, dia langsung mencari Dokter Narto kepala pelayanan medis. Setelah melalui serangkaian proses, mereka mendapatkan surat keterangan yang dimaksud dengan pelayanan dokter lainnya. Taryaningsih yang kecewa dengan buruknya pelayanan RSUD Dokter Soedomo kepada penyandang disabilitas meluapkan kekesalannya di medsos.

“Saya ke atas mencari dr Narto selaku kepala pelayan medis dan dimintakan ke dokter lainnya. Alhamdulillah mendapatkan suratnya meskipun melalui banyak hal. Pelayanan RSUD Dokter Soedomo yang super buruk, blas tidak ramah disabilitas,” kata dia dalam postingannya yang langsung mendapatkan ragam tanggapan warga net.

Terpisah, Sudjiono Humas RSUD Dokter Soedomo Trenggalek membenarkan kejadian tersebut. Dalam siaran persnya dia meminta maaf atas pelayanan yang kurang memuaskan tersebut. Dia menyebut, yang bersangkutan telah mendapatkan surat keterangan disabilitas seperti yang diinginkan meskipun sempat terjadi kesalahpahaman dengan dokter poli umum. Hal itu semata-mata lantaran belum tersedianya blangko Surat Keterangan (Suket) disabilitas.

“Sebetulnya dari awal sudah kami lakukan Fast Track (jalur cepat). Perlu kami jelaskan ada 8 indikasi pasien yang perlu dilakukan fast track dalam pelayanan rawat jalan di mana antriannya akan didahulukan pada saat pemeriksaan dokter.
Mungkin masalah Sabtu (16/3) kemarin tidak akan terjadi jika kami RSUD sudah ada informasi awal tentang Surat Keterangan (Suket) disabilitas ini,” kata Sudjiono.

Manajemen rumah sakit juga telah mengambil langkah terhadap dugaan pelayanan buruk yang dilakukan oleh oknum dokter poli umum. Dokter tersebut telah dipanggil dan dilakukan pembinaan internal oleh pimpinan rumah sakit.

Reporter Angga Prasetya
Editor Achmad Saichu