Kualifikasi Kontraktor Pasar Sawahan-Lengkong Dipertanyakan

Share this :

Nganjuk, koranmemo.com – Kualifikasi kontraktor pemenang tender proyek Pasar Sawahan dan Pasar Lengkong Kabupaten Nganjuk, dipertanyakan. Pasalnya, legalitas kedua kontraktor tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi proyek yang tengah dikerjakan saat ini.

Data yang dihimpun, pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar Sawahan, sesuai tender direncanakan selesai dalam 70 hari kalender. Pelaksananya adalah PT. Visicom dengan pengawas CV. Titian Cahaya Consultan, dengan anggaran sebesar Rp 5,9 miliar lebih.Sedangkan pengerjaan konstruksi pembangunan Pasar Lengkong Kabupaten Nganjuk,dimulai pada 22 Oktober 2019 dan harus selesai dalam waktu 70 hari kalender. Proyek senilai Rp 5.934.664.589,- dikerjakan oleh PT. Subana Kreasimegah selaku pelaksana, CV. Persada Consultan selaku konsultan pengawas dan PT. Pramathana Konsultan selaku Konsultan perencana.

Heri Endarto, praktisi konstruksi di Kabupaten Nganjuk, menilai adanya kemahalan konstruksi serta spesifikasi konstruksi yang tidak standar pada kedua proyek pasar tersebut. Bahkan, ia menyebut PT. Visicom dan PT. Subhana Kreasi Megah sebenarnya adalah badan usaha kualifikasi kecil dengan sub kualifikasi K2 dan K3.

“Sesuai peraturan lembaga LPJK nomor 3 tahun 2017, legalitasnya itu ada dan bisa dicek di web LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi),” ungkapnya.

Heri memaparkan, menurut Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang & jasa pemerintah, pasal 65 menyebutkan batas maksimal untuk usaha kecil adalah Rp 2,5 Miliar. “Ini bagaimana ceritanya usaha kecil bisa menggarap proyek senilai Rp 5 miliar lebih. Pasti ada kong kalikong,” tandasnya.

Lebih jauh, Heri Endarto menyayangkan pihak  PPK maupun Kepala Disperindag selaku Satker yang menaungi proyek. Ia berharap seharusnya PPK tidak menyetujui jika ada indikasi perbuatan melanggar hukum seperti ini, selain itu kepala dinas terkait seharusnya memahami masalah yang ada di dalam proyek ini.

“Apalagi ini menggunakan uang rakyat dalam jumlah tidak sedikit,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Nganjuk, Heny Rochtanti, saat dikonfirmasi terkait masalah ini menyebut jika urusan pemenang tender merupakan kewenangan pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan). Ia mengaku kurang tahu menahu dengan kedua proyek pasar ini, apalagi dananya berasal dari P-APBN.

“Untuk pemenang tender itu sudah ranahnya ULP. Ini kan proyek berasal dari P-APBN, sebelumnya PPK sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kami di daerah tahunya nanti proyek pasar ya jadi gitu aja,” jelasnya dikonfirmasi Koranmemo.com, Kamis (23/1).

Disinggung mengenai adanya dugaan praktik “join” dalam pengerjaan proyek, Heny mengaku kurang tahu menahu karena itu sudah urusan teknik dari kontraktor.

“Tapi yang jelas akan segera ada auditor dari pusat yang akan memeriksa spesifikasi konstruksi maupun penggunaan anggaran dalam kedua proyek pasar tersebut,” ujarnya.

Reporter Andik Sukaca

Editor Achmad Saichu