KPK Tetapkan Ketua DPRD Tulungagung Sebagai Tersangka

Share this :

Tulungagung, koranmemo.com – Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK), Senin (13/5) malam secara resmi menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Supriyono sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan pengembangan kasus dugaan korupsi terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam fakta persidangan dengan terdakwa Syahri Mulyo Bupati non aktif Tulungagung yang kini ditahan oleh KPK, Supriyono diduga menerima uang sejumlah Rp 4,88 miliar dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan dan pengesehan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

“Tersangka SPR (Supriyono) diduga melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (13/5).

Lebih lanjut, Febri menuturkan, kasus ini merupakan pengembangan perkara dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 6 Juni 2018 yang menjaring Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Syahri sendiri sudah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 700 juta dalam kasus suap infrastruktur. Selain itu, hakim mencabut hak politik yang bersangkutan.

Febri menjelaskan dalam persidangan Syahri, terungkap uang yang diberikan kepada Supriyono untuk biaya unduh anggaran Bantuan Provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Banprov yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

“Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa SPR menerima Rp 3.750.000.000 dengan rincian, Penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar,” ujarnya.

Kemudian penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750.000.000 sejak 2014 sampai 2018. Terakhir, fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar.

“KPK saat ini terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 2018,” kata Febri.

Febri mengatakan selama proses penyidikan kasus ini, sejak 25 April 2019, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 39 orang saksi baik yang dilakukan di KPK ataupun daerah.

Reporter : Deny Trisdianto

Editor : Achmad Saichu