KPK Telusuri Aset Pejabat Pemkab Tulungagung

Tulungagung, koranmemo.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya serius untuk mengejar kerugian Negara di Kabupaten Tulungagung terkait dengan dugaan suap proyek infrastruktur jalan dengan menetapkan tersangka calon bupati terpilih Syahri Mulyo dan kepala dinas PUPR Sutrisno. Terbaru, KPK mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jl Diponegoro Rabu (19/9) pagi. Kedatangan lembaga anti rasuah tersebut untuk melacak aset yang dimiliki para pejabat pemerintah kabupaten (pemkab).

Kedatangan KPK ke BPN ini sudah yang kedua kali. Pertama kali melacak aset Syahri Mulyo, incumbent yang terpilih menjadi bupati kembali periode 2018-2023. Namun kedatangan kali ini. Informasi yang dihimpun koranmemo.com untuk mengkroscek aset yang dimiliki ketua DPRD Supriyono, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Suharno dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sutrisno.

 “Iya benar, dua personil KPK datang lagi ke kantor BPN,” kata Kepala BPN Tulungagung Eko Jauhari kepada Koranmemo.com Rabu (19/9) siang.

Eko sapaan akrab Eko Jauhari mengatakan, kedatangan dua personel KPK ke BPN kali ini sama halnya dengan kedatangannya sebelumnya, yakni untuk menanyakan seputar aset tanah. Menurutnya, mereka menanyakan 14 sertifikat tanah diluar 22 sertifikat tanah yang pernah diminta sebelumnya.

“Saya tidak tahu pasti 14 sertifikat tersebut atas nama siapa saja, yang jelas bukan atas nama Syahri Mulyo,” katanya.

Namun berdasarkan informasi yang diperolehnya lanjut Eko, pemeriksaan tersebut masih terkait dengan kasus suap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

“Katanya masih seputar orang yang sedang diperiksa KPK,” ujarnya.

Eko melanjutkan, selain mencocokan nomor sertifikat tersebut dengan data yang dimiliki BPN, mereka juga menuju ke lokasi untuk memastikan letak tanah masing-masing. Karena ada sertifikat yang belum diberi koordinatnya sehingga tidak muncul dalam google maps.

Disinggung apakah pihak KPK akan menyita aset tanah yang di telah dimintakan datanya ke BPN, Eko mengaku tidak mengetahuinya. Namun sejauh ini belum ada permintaan resmi terkait hal tersebut.

“Dari kasus-kasus sebelumnya penyitaan baru dilakukan ketika kasus sudah henda disidangkan. Tujuannya agar aset tanah tersebut tidak dujual,” tukasnya.

KPK ternyata tidak hanya mendatangi kantor BPN. Dalam waktu yang sama. Tim lain KPK mendatangi RSUD dr Iskak. Informasi yang berhasil digali di lapangan. Kedatangan ke rumah sakit berplat merah untuk mengkroscek data anggaran antara yang dipunyai Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Surabaya dengan rumah sakit tersebut.

Akan tetapi, menurut humas RSUD dr Iskak. Kedatangan KPK tersebut bukanlah terkait pemeriksaan atau investigasi kasus yang tengah diusut KPK di Tulungagung. Melainkan KPK sengaja diundang untuk memberikan pengarahan dan pendampingan kepada staf rumah sakit.

“Di Tulungagung kita ini ditunjuk sebagai salah satu instansi yang menerapkan zona integritas. Untuk itu kami berinisiatif meminta bantuan KPK untuk mensosialisasikannya,” jelasnya.

Adapun hasil pendampingan yang dilakukan KPK tersebut lanjut Rifai, semua yang telah dilakukan dan dikerjakan di RSUD dr Iskak sudah baik dan sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Seperti yang diketahui, pasca OTT kasus dugaan suap infrastruktur  oleh pengusaha asal Blitar Susilo Prabowo alias Embun pada bulan Juni lalu. KPK sudah memanggil puluhan saksi. bahkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab yang mengelola anggaran miliaran rupiah atau besar tidak luput dari target KPK. Diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Sumberda Daya Air, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ULP, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya.

Bahkan tidak hanya kepalanya yang dimintai keterangan, melainkan juga kepala bidang (bidang). Selain itu para ketua asosiasi jasa dan kontruksi. Tampaknya KPK ingin mengetahui secara detil. Bagaimana proses penggaran proyek, pelelangan, pekerjaan proyek dan dugaan pembagian fee yang didapat dari berbagai pihak.

Reporter Yoppy Sandra Wijaya

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date