KPK Obok-obok Rumdin Bupati Sidoarjo, Sita Uang Rp. 1 Miliar dan Ribuan Uang Dollar

Share this :

Sidoarjo, koranmemo.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas (Rumdin) Bupati Sidoarjo H. Saiful llah, Sabtu (11/1).

Setelah 16 jam melakukan penggeledahan, petugas KPK membawa 4 koper, 1 tas jinjing dan 2 kardus air mineral keluar dari rumdin.

4 koper tersebut diduga berisi uang pecahan mata uang rupiah dan bermacam pecahan mata uang asing.

Tidak hanya rumah dinas Bupati yang berada di kompleks Pendapa Delta Wibawa, petugas KPK juga menggeledah beberapa lokasi. Lokasi itu adalah ruang kerja Bupati Sidoarjo dan ruang ULP Kabupaten Sidoarjo. Di lokasi itu KPK menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Sejak sekitar pukul 10.00 WIB, sejumlah petugas antirasuah itu masuk kedalam rumah dinas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang berada di jalan Cokronegoro No.2, Magersari, Kecamatan Sidoarjo.

Didepan rumdin Bupati Sidoarjo, nampak dua mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) berwarna hitam terparkir. Dua mobil tersebut bernopol L 1000 GO dan S 1275 ZH berjajar menghadap ke timur.

Sesekali, nampak seorang pria, keluar-masuk dari bangunan rumah yang tepat berada di sebelah barat Pendopo Delta Wibawa itu.

Rangkaian kegiatan penggeledahan ini juga dilakukan pengamanan dari pihak Polresta Sidoarjo dengan bersenjata lengkap.

Sekitar pukul 24.00 belasan petugas KPK keluar dan menaiki dua mobil yang sudah siap terparkir di depan rumdin. Semua barang yang berhasil diamankan dimasukkan kedalam bagian belakang mobil.

Nampak juga sejumlah wartawan kota Delta Sidoarjo masih setia menunggu disekitaran pagar kompleks Pendapa Delta Wibowo. Sebab, petugas jaga tidak memperkenankan wartawan masuk kedalam bangunan yang berada di sebelah utara Alun-alun kota Sidoarjo tersebut.

Hal ini juga menarik perhatian dari sejumlah warga yang kebetulan melintas.

Di sisi lain, KPK merilis hasil penghitungan uang pecahan yang berhasil disita di gedung Merah Putih, Jakarta. Petugas berhasil menyita uang pecahan senilai Rp. 1 miliar dan sejumlah uang dalam beberapa macam mata uang asing berhasil disita.

Pecahan mata uang asing itu adalah USD 50 ribu, SGD 64 ribu, Dollar Australia, Euro, Yen, dan mata uang lainnya.

“Saat ini masa dalam proses penghitungan,” terang Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (11/1) malam.

Diinformasikan sebelumnya, Jumat, 10 Januari 2020, petugas KPK membawa dua koper berwarna merah dan hitam dari dalam Dinas Pekerjaan Umum Bima Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) Sidoarjo.

Diduga kuat, sejumlah barang itu diambil dari ruangan Kepala Dinas PU BMSDA Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, serta ruangan Judi Tetrahastoto yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Pekerjaan Umum BMSDA.

Penggeledahan ini dilakukan setelah KPK menangkap beberapa orang dalam operasi tangkap tangan. Salah satu yang ditangkap adalah bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada Selasa (7/1) malam.

KPK turut menyita uang sebesar Rp 1,8 miliar dalam operasi senyap yang dilakukan KPK.

KPK telah menetapkan status tersangka kepada Bupati Sidoarjo Saiful. Ia diduga sebagai penerima suap dalam pengadaan proyek di Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap diantaranya Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih; Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto; dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Sanadjihitu Sangadji.

Keempat tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, dua orang lainnya, yakni Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi, keduanya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dari unsur swasta.

Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Della Cahaya