Komisi I  Sesalkan Camat Tidak Siap Bikin Rencana Anggaran

Share this :

Trenggalek, koranmemo.com-Rapat Kerja (Raker) yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Trengalek bertempat di Aula Gedung DPRD, Rabu (25/10) hanya diikuti 5 kecamatan padahal jumlah keseluruhan ada 14 kecamatan. Raker yang sedianya akan membahas anggaran yang disiapkan untuk tahun anggaran APBD 2018 pasca disahkannya menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksa untuk mengatur kebutuhannya sendiri.

Dengan banyaknya yang tidak hadir sangat disesalkan para legislator ,  karena waktu yang ada akan digunakan sinkronisasi,  lepas dari itu sudah tidak memungkinkan lagi. Karena APBD merupakan dokumen rencana yang mencatut aspek pembangunan dan pemerintahan sehingga mohon dilakukan secara serius.

Ketua Komisi I Sukadji, pada lima kecamatan yang hadir sudah tergambar dinamika pembahasan RAPBD kecamatan. Memang ada beberapa perubahan yang diperlukan tidak lain dalam hal anggaran.

“Dari kecamatan yang hadir usahakan secepatnya menyelesaikan tugas. Waktu kita sangatlah mepet, dari sistem hanya ada waktu Minggu dan Senin,” ucapnya tegas.

Politisi Golkar ini menghimbau jangan takut untuk melakukan perubahan anggaran yang besar, apalagi tentang perjalanan dinas yang dirasa perjalanan dinas dalam kota lebih besar dari pada perjalanan dinas luar kota. Menurutnya, dimasukkan sesuai kebutuhan yang penting semua realistis dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Karena dirasa perjalanan dinas dalam kota lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat lakukan saja. Gunakan sistem anggaran akan mengalir jika program ada, jangan program akan mengalir jika anggaran ada,” tandasnya.

Ditambahkan, sangat mencuri perhatian ketika dinamika perjalanan dinas muncul, ada perjalanan dinas dalam kota hanya sekitar Rp 1 juta sedangkan perjalanan luar kota mencapai sekitar Rp 11 juta.

“Jadi kita tuntut dinamika perjalanan dinas dalam daerah mempengaruhi pelayanan di kecamatan. Di masyarakat kedekatan pejabat kepada masyarakat akan lebih baik dari pada perjalanan dinas keluar daerah yang malah membutuhkan anggaran banyak,” ungkapnya.

Lebihlanjut, politisi kawakan ini mengharapkan , pada intinya semua akan memberikan pelayanan terbaik demi masyarakat, dan pelanyanan itu bukan hanya sekedar menunggu hadirnya masyarakat di kecamatan tetapi bagaimana camat dan perangkat kecamatan memberikan bimbingan terhadap masyarakat terutama desa yang saat ini sangat diperlukan karena juga mempengaruhi pelaksanaan APBDes di masing- masing desa.

“Saat ini pelayanan di kecamatan belum tercemin tanggung jawab akan hal  itu,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Riyanto

Editor     : Hamzah Abdillah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.