Kisruh Swastanisasi Parkir,  PT. BJM Cium Aroma Politis dalam Demo Jukir

Share this :

Madiun, koranmemo.com – PT. Bumi Jati Mongol (PT. BJM) selaku pemenang tender pengelolaan parkir di wilayah Kota Madiun, akhirnya angkat bicara. Ini setelah puluhan juru parkir (jukir) menuntut adanya penurunan setoran parkir.

Project Manager (PM) PT. BJM, Wahyu Hendrawan mencium aroma politis di dalam aksi yang dilakukan puluhan jukir di depan Gedung DPRD Kota Madiun pada Rabu (13/2). Provokasi yang dilakukan aktor tersebut, dinilai untuk memetik keuntungan politik semata.

“Mungkin ada aktor yang menggerakkan kegiatan itu. Jadi disini nuansa politisnya terlalu kuat. Ada orang-orang politik yang bermain, memanfaatkan kericuhan, memanfaatkan ketidak pahaman dari jukir untuk memetik keuntungan di bidang politik,” tudingnya, Kamis (14/2).

Saat dilakukan pengamatan dalam aksi demo kemarin, lanjut Wahyu, hanya segelintir jukir yang memang benar-benar sebagai anggota PT. BJM. Sedangkan massa lainnya, bukanlah jukir yang mengantongi surat tugas dari PT. BJM. Sehingga, aspirasi yang disampaikkan, dianggap tidak mewakili aspirasi jukir dari PT. BJM.

“Dari jumlah jukir saja sudah jelas. Yang terdaftar dan mendapatkan surat tugas dari PT. BJM ada sekitar 450 jukir. Kalau kita monitoring (massa aksi demo,red), yang mendapatkan surat tugas itu paling cuma tiga sampai lima orang saja. Jadi secara jumlah, saya anggap tidak mewakili,” katanya.

Jika merasa keberatan dengan nilai setoran, sebenarnya PT. BJM membuka pintu lebar-lebar untuk melakukan negosiasi. Bahkan, sebelum aksi digelar, sudah ada lebih dari 100 jukir telah melakukan negosiasi setoran kepada PT. BJM. Dan terdapat titik temu nilai setoran tersebut.

“Seandainya keberatan, kita memberikan wadah dan sangat terbuka. Jadi jukir yang merasa keberatan setoran, bisa melakukan nego dengan kita. Wong sampai saat ini sudah ada sekitar 100 jukir yang melakukan nego, dan itu bisa,” ujarnya.

Sebenarnya, dalam menentukan setoran per titik parkir, PT. BJM tidak semata-mata mematok dengan nilai tinggi. Tetapi, sudah ada nilai appraisal dari Dishub. Semisal di Alun-alun Kota Madiun, dari nilai appraisal itu, kemudian pola pembagiannya 60-40. Dimana 60 persen dari nilai pendapatan diberikan kepada jukir. Sedangkan 40 persen wajib disetorkan pada pihak ketiga.

“Kita mengikuti nilai appraisalnya dari Dishub. Masalah menentukan setoran itu bukan ngawur, tetapi ada tatanan dan tuntunanya. Kalau kenaikkan setoran sampai delapan kali lipat, kita butuh barang buktinya,” terangnya.

Sementara itu, Wahyu mengakui adanya pemecatan beberapa jukir. Pasalnya, jukir tersebut tidak mematuhi aturan. Seperti saat bekerja, tidak diperbolehkan dalam kondisi mabuk. Namun rata-rata jukir yang dipecat, bekerja dalam kondisi mabuk.

Reporter: M.Adi  Saputra/ Juremi

Editor Achmad Saichu