Ketua TP-PKK Bagikan Masker, Bupati Nganjuk Bentuk Tim Pemburu Masker

Share this :
Langkah Pemkab Nganjuk Cegah Penyebaran Covid-19

Nganjuk, koranmemo.com – Sepekan sudah Ketua TP-PKK, Yuni Sopia melakukan Gerakan Bersama (Gerbak) Masker di Kabupaten Nganjuk.  Dia langsung turun ke jalan-jalan dan rumah-rumah penduduk untuk membagikan masker.  Seperti Kamis (17/9), Yuni kembali melaksanakan Gerbak Masker di Kecamatan Tanjunanom, tepatnya di Desa Getas dan Desa Sidoharjo.

“Penggunaan masker sangatlah penting  jika kita berada di luar rumah. Kami wajibkan untuk semua warga untuk patuh dengan penggunaan masker,” kata Yuni saat melakukan sosialisasi.

Yuni mengatakan, masih ada sisa tiga pekan lagi untuk Ketua TP-PKK Kabupaten Nganjuk ini melakukan kegiatan serupa di puluhan  kecamatan dan desa.

Terpisah, Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat  juga melakukan gerakan serupa dengan sang istri Yuni Sopia.  Rabu (16/9) malam, bertempat di halaman apel Mapolres Nganjuk, Bupati pimpin launching tim pemburu pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Baca Juga: Gebrak Masker, Ketua TP-PKK Nganjuk Bagikan Ratusan Masker

Tim pemburu dibentuk dengan tujuan supaya masyarakat betul-betul melaksanakan dan lebih disiplin dalam mematuhi atauran protokol kesehatan.

Dalam sambutannya, bupati yang akrab disapa Mas Novi ini menekankan bahwa pertambahan jumlah pasien yang terkonfirmasi setiap harinya terjadi karena masyarakat kurang disiplin dalam mengimplementasikan praktek protokol kesehatan.

“Dengan di-launching-nya Tim Pemburu Masker ini, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Semua ini demi kebaikan kita bersama,” tutur Bupati Nganjuk.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Kota Kediri Tidak Rekomendasikan Masker Bahan Scuba

Baca Juga: Usai Diluncurkan, Tim Pemburu Jombang Langsung Tindak Pelanggar

Bupati Nganjuk menambahkan,  tim pemburu ini beroperasi di jam-jam tertentu dan akan terus berkeliling. Sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar sangat bervariasi. Mulai sanksi paling ringan yaitu berupa peringatan, surat pernyataan dan jika masyarakat masih aja membandel, akan diberlakukan penvabutan kartu tanda penduduk (KTP) sebelum mengarah ke sanksi denda.

“Bagi para pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan bisa dikenakan sanksi terberat berupa pembekuan usaha sampai pencabutan atau penutupan tempat usaha,” tegas Novi. (adv)

Reporter: Inna Dewi Fatimah

Editor: Della Cahaya