Keterlibatan Anggota APIP Sudah Ditangan Bupati

Share this :

PNS2Trenggalek, Memo- Banyak imbas negatif jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbisnis, oleh karena itu sejak 40 tahun lalu sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta yang menyebut pegawai negeri dibawah golongan VI/a bila berbisnis harus ada izin Menteri Keuangan sedangkan golongan VI/a keatas tidak boleh berbisnis sama sekali.

Hal tersebut juga mendapat tanggapan Bupati Mulyadi . Mulyadi secara tegas akan mengusut dan menindaklanjuti laporan tersebut. β€œ Kalau main-main ya kita tindak, sementara satu persatu sudah kita benahi,” tandasnya saat dikonfirmasi melalui HP beberapa waktu yang lalu.

Herdian, (3/8) pemerhati pemerintah Kabupaten Trenggalek mengatakan, CV Jaya Bersama, sampai saat ini nomer telefon yang digunakan di LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) adalah milik Agus Widodo yang saat ini sebagai salah satu anggota APIP Kabupaten Trenggalek. β€œDan ini bisa menimbulkan kondisi rawan konflik karena diduga rawan terjadi KKN,” katanya.

Agus Widodo yang saat ini sebagai salah satu anggota APIP Kabupaten Trenggalek hobi bisnis menjadi kontraktor dan saat ini memenangkan lelang pembangunan gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek (lanjutan) dan nanti pasti akan terjadi konflik kepentingan dan APIP seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik sebangai abdi negara, dan proyek yang mau dikerjakan juga berasal dari negara terus gimana pengawasanya nanti.

Menurutnya, PNS bakal tak fokus melaksanakan tugasnya jika ia punya kerjaan lain di luar PNS. Yang paling terpenting dan menjadi masalah adalah akan menjadi rancu memisahkan uang hasil bisnis dengan gajinya PNS tersebut. Atau malah akan bisa jadi tempat mencuci uang hasil korupsi.

Dalam proses lelang pemenangan pembangunan gedung Dinas Pendidikan (lanjutan) Kabupaten Trenggalek, yang dimenangkan CV Jaya Bersama diduga sarat KKN dan persekongkonglan antara Pokja ULP serta PPK dari dinas Pendidikan Trenggalek, karena contak person CV Jaya Bersama yang tercantum di LPJK maupun yang digunakan di penawaran lelang adalah milik Agus Widodo salah satu APIP Kabupoaten Trenggalek yang sebelumnya adalah Direktur CV Jaya Bersama, dan sekarang dipindah nama ke saudaranya yang bernama Roni.

Dalam PP nomer 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta , itu diatur untuk golongan III/d ke bawah diperbolehkan melakukan bisnis lain tetapi harus seizin Menteri atau pejabat yang berwenang. Sementara untuk golongan IV/a tidak diizinkan sama sekali untuk membuka usaha lain. Bagi PNS Golongan III/d ke bawah harus seizin Menteri keuangan, kalau golongan IV/a ke atas tidak boleh, dan saya yakin bahwa Agus Widodo belum mendapatkan ijin dari menteri keuangan trerkait keterlibatanya dengan CV Jaya Bersama, papar Herdian. (hrd/haz)