Kerawanan Pemalsuan Identitas Menjelang Pemilukada Jadi Sorotan Dewan

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Komisi A DPRD Kota Kediri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri,  Jumat (4/5). RDP yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Kediri itu membahas potensi kerawanan pemalsuan kartu identitas penduduk menjelang pelaksanaan pesta demokrasi mendatang.

Nafis Kurtubi, wakil ketua Komisi A DPRD Kota Kediri mengatakan, hearing ini dilakukan menyusul adanya laporan mengenai potensi terjadinya penyalahgunaan pemalsuan identitas menjelang pelaksanaan pemilukada. Kondisi ini dipengaruhi karena belum terakomodirnya  kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) secara menyeluruh.

“Pencetakan KTP-el saat ini masih belum bisa 100 persen.  Dan yang belum bisa dapat KTP-el, dapat suket (surat keterangan).  Padahal suket ini ternyata mudah kalau mau buat sendiri. Kalau cara itu nanti digunakan untuk pilkada, pilgub, pileg dan pilpres sulit untuk mengantisipasinya,” jelasnya.

Namun, dia menyebut, secara sistematis tindakan kecurangan itu dapat dideteksi sejak dini. Misalnya dengan memeriksa nomor induk kependudukan (NIK) melalui website yang sudah terintegrasi.

“Dari Dispendukcapil NIK itu bisa dilihat, ada aplikasinya. Nanti diklik  kalau toh namanya asli memang muncul. Tapi kalau namanya beda atau tidak terdeteksi, nah itu bukan yang asli,” imbuhnya.

Selain itu, kata Nafis terdapat aturan dari komisi pemilihan umum (KPU) yang dinilai dapat meminimalisir potensi terjadinya pemalsuan identitas. Pasalnya pemalsuan atau penggandaan calon pemilih rawan terjadi dalam Pemilukada. “Yang punya suket dan belum terdaftar itu tidak boleh memilih kecuali dari alamat itu. Berarti kan masih aman. Yang dikhawatirkan kalau itu bisa untuk pindah TPS,” kata Nafis.

Sementara Agus Rofiq, Ketua KPU Kota Kediri mengatakan, penetapan calon pemilih membutuhkan proses cukup panjang. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui sebelum ditetapkan sebagai pemilih.  “Pemilih yang menggunakan KTP-el dan suket, karena tidak terdaftar di daftar pemilih itu hanya dapat memilih di TPS sesuai alamat yang tertuang. Dia tidak bisa menggunakan hak pilih di sembarang tempat,” ujarnya.

Reporter : Angga Prasetya

Editor : Della Cahaya