Kepala Daerah Pernah Tersentuh Penindakan KPK, Salah Satu Parameter Tujuan Roadshow KPK

Share this :

Jombang, koranmemo.com – Setelah menggelar roadshow di Ngawi, Kota Madiun serta Nganjuk, roadshow bus KPK jelajah negeri, kini giliran “parkir” di Kabupaten Jombang. Tim dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memulai serangkaian kegiatan di kota santri sejak Jumat (5/7) dan dijadwalkan berakhir pada Minggu (7/7).

Selanjutnya, KPK melanjutkan roadshow ke beberapa kota/kabupaten lain di Jawa Timur. Namun, dari pengamatan wartawan pada jadwal roadshow, tidak seluruhnya kota/kabupaten di Jawa Timur tercantum dalam jadwal kegiatan.

Penasehat KPK Budi Santoso saat ditanya wartawan jika sebagian lokasi jadwal roadshow kebetulan merupakan daerah yang kepala daerahnya pernah berurusan dengan KPK, mengatakan jika hal tersebut menjadi salah satu parameter tujuan kegiatan.

“Kurang lebih yang menjadi pertimbangan itu. Jadi banyak yang menjadi parameter, salah satunya memang yang kepala daerahnya pernah tersentuh penindakan KPK,” kata Budi Santoso kepada Koran Memo.

Namun demikian, Budi memastikan jika kota/kabupaten yang belum masuk dalam jadwal roadshow saat ini, tetap akan menjadi lokasi kegiatan pada jadwal roadshow bus KPK di periode selanjutnya.
“Memang banyak permintaan (kunjungan). Seperti Makassar juga. Kota/kabupaten Kediri belum masuk (jadwal). Kota Blitar sudah masuk jadwal,” sambungnya.

Saat ini, lanjut Budi Santoso jadwal roadshow berkonsentrasi di beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur, Bali dan Jawa Tengah. “Periode ini di 28 kota/kabupaten di tiga provinsi. Tujuannya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus berkomunikasi langsung dengan seluruh stakeholder KPK di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, usai membuka roadshow di pendopo Kabupaten Jombang, Budi Santoso juga sempat menyinggung soal rendahnya kepatuhan pejabat di Jombang dalam hal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut Budi Santoso, nilai kepatuhan di Jombang masih pada angka 46 persen. Padahal LHKPN ini menjadi faktor penting untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Memang untuk Kabupaten Jombang tingkat kepatuhan (LHKPN) masih 46 koma sekian persen. Ya perlu ditingkatkanlah. Ini menjadi bagian pencegahan (korupsi) yang efektif,” tutup Budi Santoso.

Reporter Agung Pamungkas

Editor Achmad Saichu