Kejari Kota Malang Pulbaket Polemik Ramayana

Malang, koranmemo.com – Polemik mengenai kasus kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan aset gedung Ramayana oleh Pemerintah Kota Malang dan pihak ketiga yakni PT Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC) yang kini terus ramai diperbincangkan mulai didalami dan diselidiki pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, dengan terus melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

“Masih proses pengumpulan data, karena file-file perjanjiannya belum ada. Kami masih mau memanggil beberapa pihak untuk mendapatkan file perjanjian itu,” ungkap Kepala Kejari Kota Malang, Andi Dharmawangsa,Selasa (12/11).Sejauh ini pihak Kejari Kota Malang masih mendalami bagaimana lahirnya proses perjanjian antara Pemkot Malang dengan perusahaan pertama, yang kemudian terdapat peralihan perjanjian dengan perusahaan kedua yang saat ini tidak diketahui jelas dimana keberadaanya.

“Kami dalami bagaimana lahirnya ini (perjanjian), karena pihak-pihak nggak muncul lagi. Pertama perjanjian Pemda dengan perusahaan yang nggak jelas, ini ada perjanjian berikutnya juga nggak jelas. Makanya kami dalami materi apa sebenarnya isi perjanjiannya,” terangnya

Disisi lain pihak kejaksaan dalam waktu dekat akan meminta data dari bagian aset, untuk mengetahui surat perjanjian selama ini, karena sempat ada kabar jika perjanjian yang dilakukan ada informasinya di addendum dan ada lagi kerja sama lainnya.

“ Kita masih melakukan pulbaket karena perjanjian selama ini membingungkan dan ironisnya kok pemda hanya mendapatkan  Rp 60 juta setahun. Kan itu aset yang besar apa perjanjiannya itu,” Imbuhnya

Seperti diketahui, jika saat ini, kerja sama pengelolaan aset gedung Ramayana akan segera berakhir tinggal menunggu hitungan hari. Namun pihak PT yang sebelumnya mengelola aset tersebut justru kini tidak diketahui keberadaannya dan diduga belum memenuhi kewajibannya. Terlebih lagi, dari informasi yang diperoleh perihal kerja sama dalam pengelolaan aset antara Pemkot Malang dan PT Sadean Intra Mitra Corporation (SIMC) hanya diperoleh Rp 60 juta per tahun.

“Nah disini seolah-olah isi perjanjian kan tidak menguntungkan. Makanya nanti kami sarankan pihak Pemda jika nantinya membuat perjanjian baru lagi jangan seperti yang dulu-dulu, uang Rp 60 juta kan sedikit sekali,” paparnya

Editor Arief Juli Prabowo

Follow Untuk Berita Up to Date