Kejaksaan Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi Proyek Kali Glonggong ke Lapas Madiun

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun mengeksekusi Yayun Purwati terpidana kasus korupsi pembangunan penahan tebing kali Glonggong di Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jumat (24/7).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Madiun Toni Wibisono mengatakan, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 2388 K/Pid.Sus/2018 tanggal 15 Januari 2019. Terpidana Yayun Umbul-panggilan akrab Yayun Purwati diketahui sejak proses penyidikan pada pertengahan tahun 2011 lalu, tidak pernah menjalani penahanan.

Kemudian setelah Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Madiun menerima putusan MA tertanggal 22 Juni 2020 langsung menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan MA (P-48) pada 30 Juni 2020.
“Bahwa tim Intelijen bersama tim JPU berupaya memonitoring keberadaan terpidana. Hingga akhirnya sekitar pukul 06.30 Wib kami mendatangi rumah terpidana untuk melakukan eksekusi. Ini menindaklanjuti putusan kasasi dari perkara yang bersangkutan (Yayun,red)” katanya, Jumat (24/7).

Setelah itu, lanjut Tono, Yayun langsung dibawa menuju RSUD Kota Madiun guna menjalani rapid test. Dan setelah dinyatakan sehat, terpidana langsung dijebloskan ke dalam Lapas Kelas I Madiun. “Dalam proses eksekusi, itu dia didampingi penasihat hukumnya,” ujarnya.

Dalam kasus itu, Yayun Umbul dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) pada proyek tebing Kali Glonggong. Pun, dianggap melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf b (2), (3) UURI sebagaimana telah diubah dengan UURI nomor 31/1999 tentang pemberantasan tipikor.
“Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subside 3 bulan kurungan, serta dibebankan uang pengganti Rp 270 juta,” tandasnya.

Diketahui, Yayun Purwati merupakan Direktur CV Rio Kontraktor. Kala tahun 2009 mengerjakan proyak penahan tebing Kali Glonggong senilai Rp 850 juta dari dana penguatan desentralisasi fiskal percepatan pembangunan daerah.

Namun pada bulan September 2010 penahan tebing ambrol. Hingga akhirnya memaksa Kejari melakukan pemeriksaan.

 Dan dua orang lainnya turut terseret, diantaranya mantan Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun, Budiono, dan mantan pengawas proyek Dinas PU Pengairan setempat Samidi. Dan Samidi telah meninggal.

Reporter M.Adi Saputra/Juremi

Editor Achmad Saichu