Kasus Korupsi Penataan TPA Winongo, Kejaksaan Akan Periksa 20 Saksi

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun akan memeriksa 20 saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek controlled landfill atau penataan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Madiun, Toni Wibisono mengatakan pemeriksaan 20 saksi dimulai perdana pada Rabu (15/1) dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga minggu.

“Mulai minggu ini kita akan kembali memeriksa saksi-saksi yang lebih spesifikasi lagi menyangkut ketiga tersangka,,” kata Toni Wibisono dihubungi via telephone, Senin (13/1).

Sisi lain, pihaknya juga akan berkirim surat ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai ahli guna mengaudit kerugian negara.

“Kalau target untuk kepersidangan itu setelah pemeriksaan dalam tahap penyidikan, plus ahli sudah selesai baru kita limpahkan,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu barang bukti eskavator tetap beroperasi menata sampah di TPA Winongo. “Eskavator itu kan statusnya hak milik Negara, sehingga tetap boleh digunakan,” tandasnya.

Ditanya terkait kemungkinan bertambahnya tersangka, Toni mengaku masih akan mempelajari keterangan saksi-saksi yang ada. Termasuk alat bukti yang telah dikantonginya.

“Ya lihat perkembangan penyidikan yang sekarang. Tetapi tidak menutup kemungkinan (aka nada penambahan tersangka,red),” paparnya.

Dalam kasus penjualan BBM Dexlite untuk operasional eskavator selama 2017-2019, tiga pejabat Pemkot Madiun ditetapkan tersangka dan ditahan, pada Jumat (10/1).

Ketiganya, yakni Heri Martono (Kabid Pengelolaan Limbah dan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun), Suhartono selaku koordinator lapangan di TPA Winongo dan Putut Wasono selaku tenaga program jasa kebersihan (projasih).

Rincian anggaran untuk penataan sampah, tahun 2017 sebesar Rp 967 juta, tahun 2018 sekitar Rp. 685 juta, dan tahun 2019 senilai Rp 902 juta. Modus terangka, yakni memainkan jam operasional BBM eskavator. Kejaksaan direncanakan juga akan menyeret pihak-pihak yang menikmati hasil penjualan BBM.

Reporter M.Ad Saputra/Juremi

Editor Achmad Saichu