Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen, Ada Pihak Lain yang Membantu ?  

Nganjuk, koranmemo.com – Tengara dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Su (39) salah seorang kepala desa di wilayah Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, semakin kentara. Diduga dia dibantu pihak lain dalam memuluskan ambisinya untuk menikahi gadis pujaan hatinya.

Pasalnya, pihak Dispendukcapil tidak akan mungkin mengeluarkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), atas nama Su, meski telah berubah data kependudukannya.

“Proses pembuatan KTP itu kan melalui perekaman. Jika pemohon KTP sebelumnya sudah pernah punya KTP dan mengurus lagi namun dengan data yang berbeda, pasti kelihatan,” kata Kepala Dispendukcapil Nganjuk, Zabanudin saat dikonfirmasi via ponselnya, Kamis (20/12/2018).

Menurutnya, surat keterangan yang dipakai oleh seseorang untuk menikah, itu di luar wewenang dispendukcapil. Kalaupun memakai KK dan KTP sebagai persyaratan, entah itu ditengarai palsu atau bukan, pihaknya tidak berkompeten untuk menindaknya.

“Yang berhak mengatakan jika KK dan KTP yang digunakan itu palsu, ya pihak pengadilan. Jika benar-benar muncul KK dan KTP, diduga itu buatan percetakan non dispendukcapil,” beber Zabanudin.

Dijelaskan, kalau ada penerbitan KTP dan KK palsu diduga melibatkan pihak ketiga, entah percetakan atau lainnya. Yang jelas tidak ada kaitannya dengan dispendukcapil.

Zabanudin menyebut, kejadian tersebut tidak berimbas pada lembaga yang dipimpinnya. Hanya saja, jika pihak mempelai wanita tidak tahu identitas mempelai pria sebelumnya, berarti mempelai pria merugikan mempelai wanita. “Dispendukcapil tidak dirugikan,” urainya.

Diketahui, Su (39) salah seorang kepala desa (Kades) di wilayah Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri terancam berurusan dengan hukum. Ini setelah ambisinya untuk menikahi DA, perawan asal Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, berhasil.

Meski berhasil mempersunting pujaan hatinya, namun perkawinan tersebut menyisakan masalah. Pasalnya, Kades Su diduga telah memalsukan dokumen kependudukan.

“Ya dugaan pemalsuan dukumen itu yang akan kami laporkan ke Polres Nganjuk dengan tembusan ke Ditreskrim Polda Jatim dan Kabid Propam Polda Jatim,” tegas Agus Musonip tokoh masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Menurut Musonip, kejanggalan dokumen itu ditengarai munculnya surat persyaratan nikah atau surat keterangan untuk nikah No. 474.2/15/418.99.02/2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri tanggal 19 Maret 2018.

Baca juga : Kepincut Gadis Cantik, Oknum Kades ini Diduga Palsukan Dokumen

Di dalam surat keterangan untuk nikah itu, lanjut Musonip, Kades Su juga melengkapinya dengan fotokopi KTP yang diduga dipalsukan, yakni dengan nomor induk kependudukan (NIK) 350620081189002.

“Alamat di KTP yang diduga palsu itu, Jalan Raya Kaliboto Kecamatan Tarokan, status belum kawin dan pekerjaan karyawan swasta,” bebernya.

Padahal sejatinya, kata Musonip, Kades Su sudah mempunyai istri dan dikaruniai dua orang anak. “KTP aslinya tempat tanggal lahir Kediri, 08-11-1979, namun saat menikah berubah menjadi Kediri, 08-11-1989,” paparnya.

Selain itu, Kades Su saat mengajukan surat keterangan untuk nikah juga melengkapi dengan fotokopi kartu keluarga (KK) No. 350620070111128, yang diduga palsu. “Selanjutnya Kades Su resmi menikahi DA,” tukasnya.

Reporter : Muji Hartono

Editor      : Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date