Kasus Dugaan Korupsi Dinkes, Pemkab Malang Tidak akan Beri Bantuan Hukum

Malang, koranmemo.com – Pasca ditetapkanya YC sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan kehormatan perawat Kesehatan Desa (Ponkesdes) 2015, membuat pihak Pemkab Malang geram. Bahkan Inspektorat Kabupaten Malang meminta kepada YC untuk menjalani proses hukum dalam kasus dugaan tersebut.

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, menjelaskan, kasus yang sudah lama dilakukan YC ini sudah diproses oleh tim penyidik ​​Kejaksaan. ‘Statusnya sudah naik ke tingkat penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) -nya sudah keluar. Dengan menetapkannya sebagai tersangka, maka hak YC menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tergantung proses hukum itu nanti,” ungkapnya,Senin (15/07).

Dikatakannya sesuai dengan Undang-Undang (UU) ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 di mana, menetapkan ASN yang ditetapkan sebagai tersangka, maka yang dimaksud harus diberhentikan sementara, dan hak-haknya secara otomatis hilang.

“Dengan penetapan tersangka tersebut, maka YC diminta untuk mengikuti proses hukum, dan secara otomatis di non aktifkan sebagai ASN,” jelasnya.

Dengan di non aktifkan dari ASN, selain tunjangan jabatan yang sebelumnya diperoleh, serta hak-hak akan hilang diperoleh memperoleh hukum yang tetap dari Pengadilan.

“Tapi dilihat dulu dari proses hukumnya. Jika memenangkan pengadilan kurang dari dua tahun, dan deliknya belum ditindaklanjuti dalam Pidana Korupsi (Tipikor) atau delik dalam jabatan, yang disetujui bisa diperbaiki, ”jelasnya.

Dijelaskan jika pihak Pemkab Malang tidak akan membantu dalam proses hukum.Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penegah hukum kejaksaan.

“Kami menyerahkan sepenuhnya terkait dengan dugaan pemotongan kehormatan perawat Ponkesdes Tahun 2015 untuk Kejari Kepanjen. Karena pihak Kajari Kepanjen masih belum memutuskan apa kasus ini sebagai delik dalam jabatan dan delik Tipikor atau delik berecana yang sudah diatur pada Pasal 340 UU Tipikor. Tapi, jika nanti sangkaanya delik Tipikor atau delik jabatan dengan persetujuan tahun pun, maka dia akan diberhentikan atau dipecat dari ASN, ”pungkasnya.

Reporter Arief juli prabowo

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date