Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Bansos, Ketua KONI Dilimpahkan Kejaksaan

Share this :

Blitar, koranmemo.com – Penyidik Tipikor Polres Blitar resmi menyerahkan Drs Dwi Wahyu Hadi (43) tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah bansos KONI sebesar Rp 972.438.000  yang digunakan untuk pengiriman 300 atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banyuwangi 2015,  ke Kejaksaan Negeri Blitar, Selasa (28/11) pukul 10.00 WIB.

Dalam penyerahan tahap 2 ini penyidik  menyerahkan tersangka dan berkas penyidikan ke Kejaksaan dengan mengendarai mobil tahanan Polres Blitar.

Tersangka yang juga sebagai kepala sekolah di SMAN 1 Talun Kabupaten Blitar ini, datang dengan mengenakan pakaian batik warna merah dan celana panjang. Tidak banyak yang disampaikan tersangka saat memasuki Kantor Kejaksaan Negeri Blitar tersebut, hanya melempar seyum kepada awak media.

” Benar saat ini penyidik telah menyerahkan tersangka dan berkas perkaranya ke pihak kejaksaan untuk dilakukan tahap dua, jadi penyidikan sudah diserahkan ke pihak kejaksaan, ” ungkap Kapolres Blitar AKBP Slamet Waloya SH SIk, Selasa (28/11).

Sebelumnya tersangka lainnya, Bendahara KONI, Mohammad Arifin (MA) telah ditahan Kejaksaan Negeri Blitar dan dijebloskan ke Lapas Kelas II B Blitar, 23 Maret 2017 lalu. Penahanan dilakukan setelah ada penyerahan berkas dari penyidik Polres Blitar atas dugaan korupsi dana hibah bansos sebesar Rp 3 miliar untuk pengiriman 300 atlet pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banguwangi 2015 silam. Bahkan MA sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan putusan 1 tahun penjara pada 20 Juli 2017 lalu.

Kapolres Blitar, AKBP Slamet Waloya mengatakan, berkas tersangka Ketua KONI, DW yang telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Blitar harus dilengkapi penyidik, yaitu berupa P19.

“Dari petunjuk Kejaksaan tersebut terdapat perbedaan persepsi antara penyidik dan Jaksa Penuntut”, kata Slamet Waloya, Kamis (21/09).

Lebih lanjut Slamet Waloya menyampaikan, untuk itu penyidik meminta adanya supervisi penanganan kasus KONI tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Bareskrim Mabes Polri, yang selanjutnya dilaksanakan gelar perkara di KPK.

“Hasil gelar perkara di KPK disimpulkan tentang pentingnya untuk melakukan pemeriksaan ahli dari Kementerian Dalam Negeri, dan telah dilaksanakan penyidik. Selanjutnya berkas perkara yang telah dilengkapi tersebut akan dkirmkan kembali ke Kejaksaan”, jelas Slamet Waloya.

Sebelumnya diberitakan, dua pengurus KONI Kabupaten Blitar tersebut, ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik Polres Blitar menindak lanjuti temuan BPKP Jatim. Sesuai dengan hasil audit BPKP menetapkan, keduanya yang bertanggung jawab atas kegiatan fiktif untuk Porprov Jatim 2015 lalu.

Keduanya membuat kegiatan fiktif dengan anggaran Rp1,5 miliar. Namun realisasinya hanya Rp 527 juta, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 972.438.000.

Ketua KONI Kabupaten Blitar, DW dijerat pasal 2, pasal 3 jo pasal 15 UURI No 20/2001 perubahan atas UURI 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar, untuk ancaman pasal 2. Sedangkan untuk ancaman pasal 3 paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50 juta, paling banyak Rp 1 miliar.

Reporter: Arief Juli Prabowo

Editor: Achmad Saichu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.