Kasus Beras Buruk BPNT, Dinsos Sebut Penyedianya Bulog

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Munculnya keluhan masyarakat terhadap beras buruk dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditanggapi Dinas Sosial Pemkab Madiun.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemkab Madiun Mat Lazim mengungkapkan, bahwa pendistribusian dan manajerial supplier beras program BPNT tersebut kewenangan dari pihak Bulog.

“Sesuai dengan Surat edaran Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perum Bulog sebagai sebagai penyedia komoditas BPNT,” katanya, Senin (29/6).

Sesuai aturan tersebut, jelasnya, sumber beras program BPNT menggunakan beras dari Bulog dengan tetap melaksanakan prinsip 6T yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi.

“Diharapkan beras diterima KPM (keluarga penerima manfaat) dengan kualitas medium, sesuai dengan petunjuk Kemensos dalam pedoman penyaluran program BPNT,” jelasnya.

Dalam kasus beras berbau apek dan berkutu diterima KPM, pihaknya menilai pendamping Bantuan Sosial (Bansos) pangan tidak maksimal.

“Kinerja di lapangan belum maksimal, akan ada pembinaan lebih lanjut bagi para pendamping yang mengawal program BPNT,” ujarnya.

Selain kasus di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, pihaknya juga telah menerima laporan beras tak layak konsumsi dari Kecamatan Balerejo dan Mejayan. “Kita akan segera mengevaluasi kinerja para pendamping Bansos agar bantuan dari Kementerian tidak merugikan para penerima,” pungkasnya.

DPRD Masih Tunggu Laporan Kasus Beras Apek dan Berkutu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun masih menunggu laporan masyarakat terkait kasus penyaluran beras berbau apek dan berkutu dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Sampai saat ini belum ada yang lapor, setelah adalah laporan secepatnya akan kita adakan hearing komisi untuk menentukan tindak lanjutnya agar segera tertangani,” kata Anggota komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Rudi Triswahono, Senin (29/6).

Politisi PDIP tersebut menegaskan, perkara bantuan sosial yang tidak sesuai spesifikasi ini tidak bisa dianggap sepele.
Kasus itu bisa terjadi, lanjutnya, akibat kontrol pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial masih kurang.

Sehingga, keteledoran ini tidak dapat sepenuhnya menjadi kesalahan pendamping BPNT, lantaran pendamping sendiri bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian

“Jangan main-main dengan masyarakat miskin apalagi dengan masyarakat Kabupaten Madiun. Jangan sampai kasus raskin seperti dulu terulang lagi,” tegasnya.

Reporter Juremi
Editor Achmad Saichu