Kalah Pilkades, Cakades Geger Tuntut Penghitungan Ulang

Madiun, koranmemo.com – Ketegangan mewarnai pasca pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.  Salah satu calon kepala desa (Cakades), Mahmud Rudianto dan pendukungnya, Kamis (17/10) siang ngluruk kantor desa menuntut penghitungan ulang.

Panitia diduga curang, karena banyaknya surat suara tidak sah.
Cakades Mahmud Rudianto, mengatakan pada hasil pilkades di Desa Geger, kemarin (16/10) banyak sekali surat suara yang tidak sah. Tercatat ada 568 suara dirasa janggal.

“Jadi sama panitia tidak disahkan, maka dari itu saya menuntut kepada panitia sesuai dengan peraturan yang ada saya minta untuk menghitung ulang suara yang tidak sah,” kata Mahmud Rudianto.

Pilkades Geger diikuti lima cakades dan sesuai hasil rekapitulasi, cakades no urut 5 Mahmud Rudiyanto mendapat 731 suara. Selisih 25 suara dengan cakades terpilih yakni no urut 1 Samsudin yang meraup 756 suara.

Sedangkan cakades no urut 2 Dhamirul Irfani (7 suara), no urut 3 Annas Hadi Susanto (1 suara) dan no urut 4 Amin Jabir (3 suara).
“Coblos tembus dari surat suara milik saya ada milik pemenang juga ada, jadi hasilnya nanti belum tahu. Setelah dihitung ulang hasil berubah bisa jadi saya menang bisa juga pemenang tetap. Coblosan tembus masuk ke calon lain itu baru tidak sah, sedangkan ini hanya tembus pada lipatan,” ujar Mahmud.

Ketua Panitia Pilkades Geger, Moh. Rokhani mengatakan pengaduan yang diajukan Cakades Mahmud Rudianto, inti tuntutan adalah penghitungan ulang. Pihaknya tidak bisa mengakomodir, karena sesuai aturan penghitungan ulang hanya dilaksanakan atas perintah dari Pengadilan Negeri.

“Panitia tidak berhak melakukan penghitungan ulang. Sehingga dari pihak panitia mempersilahkan kepada yang bersangkutan untuk melangkah ke jalur hukum,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan, panitia sudah melaksanakan peraturan yang disosialisasikan, undang-undang tidak mencantumkan kemendagri, cukup Perda Kabupaten dan Perbup No 31.
Tuntutannya penghitungan ulang tidak dipenuhi Panitia, Mahmud Rudianto, akhirnya melangkah ke jalur hukum melaporkan masalah itu ke Polres Madiun.

Mahmud menilai surat suara yang rusak tetap harus dianggap sah selama coblosan di kandidat hanya satu. Dimungkinkan jika adanya lobang di luar surat suara itu karena lipatan atau coblos tembus karena surat suara tak dibuka utuh sehingga menimbulkan dua coblosan.

Dari keterangan para saksi penghitungan surat suara tidak sah mayoritas miliknya, sehingga jika suara tersebut memang sah berdasarkan aturan tidak menutup kemungkinan ia akan menang dalam kompetisi pilkades serentak tahun ini. Hingga diberitakan, pihak Polres Madiun masih mempelajari laporan kasus tersebut.

Reporter Juremi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date