Kades Trosobo Tolak Pemberian Mobil Operasional dari Bupati Sidoarjo

Sidoarjo, koranmemo.com – Kepala Desa Trosobo, Kec. Taman, Sidoarjo menolak Mobil Operasional Desa (MOD) pemberian dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kamis, (28/12/2017).

Pemerintah Sidoarjo sejatinya merealisasikan pemberian MOD sebanyak 354 Desa di Sidoarjo. Namun, satu desa yakni Desa Trosobo Kecamatan Taman menolak pemberian tersebut.

Pemberian mobil operasional desa tersebut untuk meningkatkan kinerja kepala desa dan kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo. Tujuan pemberian mobil desa ini untuk siaga desa dan kegiatan sosial.

Dalam sambutannya Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengungkapkan sebagaimana PP Nomor 47 tahun 2015, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakan, dalam hal ini, kelurahan dan desa tak lain subjek pembangunan bukan objek. “Nah, latar belakang ini lah perlu adanya mobil operasional desa (MOD) siaga desa,” ujar Saiful Ilah, saat pemberian mobil desa di Gelora Delta Sidoarjo, Rabu, (28/12/2017).

Pemberian itu, lanjut Bupati untuk mendorong kinerja kepala desa dan kelurahan. Dan pemberian ini juga untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi. Di Sidoarjo, ada 18 kecamatan dan 354 desa dan kelurahan.

“Ada 6 desa dan 3 kelurahan yang tidak mendapatkan mobil operasional desa ini. Satu diantaranya yakni Trosobo menolak. Sedangkan yang delapan desa terdampak lumpur,” katanya.

Sementara itu Kepala Desa Trosobo Kecamatan Taman, H. Moch. Supriyadi saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya belum siap melakukan penyerapan anggaran untuk pengadaan mobil siaga ini. “Kami belum siap menerima pemberian mobil siaga desa ini,” ungkapnya.

Dijelaskan, dalam pengadaan mobil operasional desa ini pihaknya menilai ada sebuah  pelanggaran hukum. “Oleh sebab itu kita saat ini belum bisa menerima pemberian mobil siaga ini,” jelasnya

Salah satu kepala desa kecamatan Porong, Misbakhul Anwar mengatakan perihal pemberian mobil operasional desa ini sejatinya belum ada SOP. Namun pihaknya siap jalan jika dibutuhkan warga.

“Karena mobil ini pemberian dari Pemda, jadi mau tidak mau ketika dibutuhkan warga harus siap jalan,” singkatnya.

Mobil Operasional Desa sejatinya program pemerintah Sidoarjo ditahun 2016. Namun dalam pelaksanaannya sempat terganjal persetujuan anggota DPRD Sidoarjo. Seiring waktu berjalan, program itu kembali diajukan pada tahun ini dan mobil senilai Rp 69 miliar ini juga sudah dimasukan ke dalam paket tambahan anggaran APBD PAK 2016.

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Achmad Saichu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.