Kades Ancam Boikot Pembebasan Lahan Tol Tengah

Share this :
Kepala Desa Pule, Sawahan Anton Setyoko didampingi Kades lainnya saat memberikan keterangan pers, kemarin (1/7).
Kepala Desa Pule, Sawahan Anton Setyoko didampingi Kades lainnya saat memberikan keterangan pers, kemarin (1/7).

Madiun, Memo –Sejumlah kepala desa (Kades) mengancam boikot pembebasan lahan milik warga yang terdampak pembangunan proyek jalan tol Solo-Kertosono ruas Mantingan-Kertosono (Tol Tengah) di wilayah Kabupaten Madiun. Langkah ini ditempuh, jika pembayaran ganti rugi dipaksakan melalui Bank Jatim.

Hal itu diungkapkan Kades Pule, Sawahan, Anton Setyoko kepada para wartawan saat mendatangi Kantor Sekda Kabupaten Madiun Sukardi yang juga Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) setempat bersama sejumlah Kades, Selasa (1/7).

”Selama ini PPK cenderung  mengarahkan pembayaran tol melalui Bank Jatim saja. Masyarakat yang lahannya terkena dampak menghendaki diberi kebebasan menunjuk bank pembayar, yaitu,  Bank BRI,” katanya.

Menurutnya, pembayaran melalui Bank Jatim terbilang riskan. Karena lokasi bank cukup jauh dari pemukiman warga. Sedangkan melalui Bank BRI lebih dekat. “Apalagi, jika pengambilan dilakukan dalam jumlah besar warga banyak yang takut. Tingkat keamanan disangsikan,” ujarnya.

Mereka diterima anggota P2T yakni Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Madiun, Sawung Reh Tomo.  ”Kami sudah mendapat disposisi terkait tuntutan itu dari Sekda Sukardi selaku Ketua P2T. Pada prinsipnya, disposisi itu akan kita tindaklanjuti dan koordinasikan dengan PPK dan Bank Jatim,” ujarnya.

Ditambahkan, mengenai mekanisme pembayaran ganti rugi sudah dilakukan rapat koordinasi di Solo pada tanggal 3 dan 4 April lalu. Hasil penjelasan dari Satuan Kerja Direktorat Bina Tehnik Kementerian PU Bina Marga, pembayaran bisa dilakukan oleh bank mana pun asal warga dalam satu desa menyepakati pembayaran secara bersama-sama. “Pengertian dan pemahaman kami, tidak harus pada Bank Jatim saja, tapi, bank mana pun bisa, asal satu desa dalam satu bank yang sama,” terangnya.

Perwakilan kades lain yang hadir, Kepala Desa Sawahan, Kepala Desa Klumpit, Kepala Desa Pule, Kepala Desa Bagi, Kepala Desa Kajang, Kepala Desa Kuwu, Kepala Desa Bongso Potro dan Kepala Desa Bandungan.

Pada desa tersebut diatas, saat ini sedang dilakukan pemberkasan. Tahapan berikutnya adalah pembayaran. Lahan yang akan dibebaskan di Desa  Sawahan 288 bidang, Desa Klumpit 9 bidang, Desa Pule 108 bidang, Desa Kajang 58 bidang, Desa Bagi 158 bidang, Desa Kuwu 131 bidang,  Desa Bongso Potro 149 bidang dan Desa Bandungan 199 bidang.

Sedangkan progress lahan dibebaskan hingga saat ini mencapai 753,330 bidang atau 42,74 persen dengan total pembayaran mencapai kurang lebih Rp 120 miliar. Sedangkan sisa lahan keseluruhan belum dibebaskan mencapa 1433 bidang. (jur).