Bawaslu Kab Kediri Temukan Potensi Coklit Ulang di 3 Kecamatan

Share this :

Kediri, koranmemo.com — Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri menemukan potensi untuk merekomendasikan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) susulan bahkan coklit ulang. Potensi ini muncul di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Grogol, Kecamatan Kepung, dan Kecamatan Puncu.

Potensi ini muncul setelah Bawaslu melakukan pengawasan tahapan coklit yang dilakukan mulai 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. “Ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa atau Kelurahan. Kami menggunakan metode pengawasan langsung dan tidak langsung, audit dan analisis, secara Sampling berdasarkan TPS rawan,” ujar Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Ali Mashudi, Sabtu (15/8).

Selama tahapan coklit, kata Ali, seluruh Panwascam di 26 kecamatan Kabupaten Kediri mengeluarkan Surat Saran Perbaikan (SP) kepada PPK terkait temuan pelanggaran administrasi yang meliputi prosedur, tata cara, dan mekanisme coklit oleh PPDP.

“SP telah ditindak lanjuti PPK kepada PPDP melalui PPS. Kami menemukan jumlah rumah dicoklit tanpa tanda bukti dan penempelan stiker sebanyak 568 rumah. Jumlah PPDP tidak mencoklit dari rumah ke rumah sebanyak 10 PPDP, PPDP tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ada 86 orang, dan PPDP melimpahkan tugasnya pada orang lain tercatat 4 orang,” jelasnya.

Ali mengatakan, sebelumnya pada 30 Juli 2020 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Kediri kepada KPU Kabupaten Kediri Nomor 085/K.JI-09/HM.02.00/VII/2020 untuk dilakukan monitoring dan supervisi secara intensif terkait coklit data pemilih wilayah terdampak pembangunan bandara di Desa Grogol Kecamatan Grogol dan Desa Bulusari Kecamatan Tarokan.

Baca Juga: Pemilih Tak Memenuhi Syarat di Kabupaten Kediri

Jumlah pemilih yang terdampak di dua desa tersebut  lebih dari 200 pemilih. “Sedangkan pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB sampai 10.00 WIB, terdapat 779 rumah yang tidak ada stiker bukti coklit, tersebar di 26 Kecamatan dan 255 desa,” katanya.

Ali juga menjelaskan, pada tanggal 14 Agustus 2020 terdapat 32 rumah terverifikasi tidak dicoklit, tersebar di Kecamatan Kepung, Kecamatan Puncu dan Kecamatan Grogol. “Tanggal 14 Agustus 2020, ternyata masih terjadi aktifitas coklit oleh PPDP diwilayah kecamatan Kepung,” imbuhnya.

Baca Juga: Polres Blitar Kota Bersihkan Makam Bung Karno dan Istana Gebang

Baca Juga: Sambut HUT-RI,  Ini Yang Dilakukan Samsat Ponorogo

Ali menambahkan, pada 14 Agustus 2020 Bawaslu mulai melakukan penanganan pelanggaran administrasi di wilayah kecamatan Grogol, Kecamatan Kepung dan Kecamatan Puncu. Bahkan, muncul potensi untuk memberikan rekomendasi coklit ulang dan coklit susulan.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu

Editor :  Achmad Saichu