Jusuf Kalla Peringatkan Jumlah Korban yang Bisa Timbul Akibat Herd Immunity

Share this :

Jakarta, koranmemo.com – Jusuf Kalla (JK) memperingatkan pemerintah terkait jumlah korban yang bisa timbul jika mencoba cara herd immunity (kekebalan kelompok). Menurut JK, penggunaan cara ini sangat berpotensi menelan jumlah korban yang tidak sedikit.

“Boleh saja menggunakan cara ini, tapi korbannya pasti akan banyak. Jadi sebaiknya jangan mencoba cara seperti ini,” ujar Jusuf Kalla dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (19/5).

Herd Immunity sendiri merupakan suatu cara untuk memberikan perlindungan bagi warga terhadap penyakit yang menular. Namun, cara ini memiliki risiko yang tinggi, karena cara ini baru bisa berjalan secara efektif jika sebagian besar populasi telah memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut.

Dengan kata lain, diperlukan banyak warga yang terpapar oleh virus corona dan berhasil sembuh dari virus tersebut, karena vaksin untuk menangani virus ini masih belum ditemukan. Sehingga, secara alami tubuh warga yang berhasil sembuh akan memiliki antibodi yang lebih kuat dan bisa melindungi warga yang tidak memiliki kemampuan tersebut.

Sejumlah negara juga sudah pernah mewacanakan untuk menggunakan cara ini dalam mengatasi pandemi corona. Namun, hingga saat ini belum ada negara yang berani untuk menggunakan cara tersebut.

Menurut Jusuf Kalla, herd immunity akan menimbulkan korban yang banyak karena seseorang yang telah sembuh dari corona belum pasti memiliki kekebalan itu. Cara ini juga berpotensi menimbulkan kondisi yang terburuk, yaitu kematian untuk banyak orang.

“Belum pasti lagi imun (kebal) bisa saja mati, virus ini kan ganas. Kerugian materi bisa diganti, tapi jika korban jiwa tidak bisa diganti,” ujarnya.

Sebelumnya, cara ini menjadi suatu yang hangat diperbincangkan setelah Presiden Joko Widodo menyinggung persiapan new normal untuk mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. Mengenai penerpan new normal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan panduan lengkap untuk negara yang ingin menerapkannya.

Secara garis besar, panduan yang dikeluarkan oleh WHO ini mensyaratkan suatu negara untuk membuktikan penularan virus corona telah berhasil dikendalikan. Sedangkan syarat lain untuk menerapkan hal ini adalah, negara harus memiki kapasitas sistem kesehatan yang memadai.

Hal terserbut ditujukan untuk mengidentifikasi pasien, melakukan pelacakan, menguji, dan mengkarantina pasien corona. Selain itu, negara juga harus berhasil meminimalkan risiko penularan virus di lokasi yang sangat rentan. Jika hal-hal tersebut belum bisa dipenuhi oleh suatu negara, maka sebaiknya perlu dilakukan penijauan kembali sebelum menerapkan new normal.

Reporter: Ahmad Bayu Giandika

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date