Jumat (20/10), Gerbong Mutasi Pemkab Madiun Bergerak

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Kepastian jadwal mutasi akhirnya terjawab. Kamis (19/10), undangan pelantikan secara resmi telah dibagikan ke masing-masing pejabat yang akan dilantik. Dalam undangan itu, gerbong mutasi akan dilaksanakan pada Jumat (20/10) di Pendapa Rangga Jumena Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Mejayan.

Kepala Bagian Hummas dan Protokoler Pemkab Madiun, Hery Supramono dikonfirmasi membenarkan, undangan pelantikan  sudah diedarkan ke masing-masing pejabat  yang akan promosi dan mutasi.

Namun, Hery tidak mengetahui siapa saja pejabat yang mendapat undangan dari Bupati Muhtarom. “Karena undangan itu ada di BKD, yang mengedarkan ya sana (BKD,red),” kata Hery yang juga Ketua PBSI ini, Kamis (19/10) siang.

Berita mutasi sebenarnya sudah berhembus kencang sejak Agustus lalu. Selain untuk mengisi kekosongan lima organisasi perangkat daerah (OPD), sejumlah pejabat eselon II, III dan IV akan mengalami pergeseran, dan bahkan ada yang lengser dari jabatannya. Namun, rencana itu akhirnya urung dilakukan.

Informasinya, pembatalan mutasi saat itu karena  dipicu tarik menarik kepentingan. Namun, Bupati Muhtarom saat dikonfirmasi hal itu mengaku, jika penyebabnya karena selama ini pihaknya belum mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Alasannya, bahwa secara aturan, enam bulan setelah tahapan Pilkada berjalan, Pemkab Madiun tidak diperbolehkan melakukan pelantikan pejabat. “Jadi kalau mau mutasi dan pengisian ya harus ada ijin dari sana (Kemendagri) dulu,” kata Muhtarom belum lama ini.

Lima jabatan tinggi pratama  OPD baru yang bakal dilakukan pengisian, yakni Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disparpora), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) dan  Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dari masing-masing formasi tersebut, Bupati Muhtarom sudah mengantongi tiga nama yang direkomendasi Komisi ASN. Bahkan satu dari ketiga nama yang direkom KASN sudah dipilih Bupati Muhtarom.

Setidaknya, hal ini bisa diketahui dari adanya pemanggilan enam camat yang saat  ini sedang perjalanan menuju Bali dalam rangka kunjungan kerja pembinaan sinergitas kinerja kecamatan untuk diminta merapat ke Pendapa Rangga Jumena.  Enam camat yang dipanggil yakni Camat Saradan, Madiun, Sawahan, Balerejo, Dagangan dan Dolopo.

Camat Dagangan, Moh Zahrowi dinyatakan lolos untuk berebut formasi sebagai Kepala Disparpora, Camat Dolopo Arik Krisdiananto berebut formasi sebagai Kepala DPMPTSP, Camat Saradan Mohammad Johan Arif Effendy lolos seleksi formasi Kepala DLH dan yang dinyatakan lolos seleksi formasi Kepala Satpol PP adalah Camat Balerejo Didik Harianto, Camat Sawahan Mashudi dan Camat Madiun Supriyadi.

Sementara itu, ada tiga camat dinyatakan lolos seleksi tapi tidak dipanggil, yakni Camat Kebonsari Supriadi (formasi Kepala Disparpora) dan Camat Wonoasri (formasi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) serta Camat Jiwan, Widada, (formasiKepala Satpol PP).

Rumor beredar, pejabat yang loyal demi kepentingan Pilkada 2018 akan diutamakan. Untuk hasil seleksi, Camat Dagangan Mohammad Zahrowi kabarnya akan diplot menduduki jabatan Kepala Disparpora, Camat Dolopo Arik Krisdiananto di plot sebagai Kepala DPMPTSP, Camat Saradan sebagai Kepala DLH dan Kasatpol PP diberikan kepada Camat Madiun, Supriyadi. Jika melihat komposisi tersebut, dimungkinkan Camat Balerejo Didik Harianto dan Camat Mashudi akan dilakukan pergeseran.

Sementara itu sejumlah nama pejabat eselon II yang akan digeser dan dikotak yakni,  Kepala Dinas PU-PR Arnowo Wijaya menjadi Kepala Bappeda menggantikan posisi Edi Bintarjo. Sedangkan posisi Arnowo digantikan Edi Bintarjo.

Hal serupa dialami Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Indra Setyawan. Karena sudah hampir 4 tahun menjabat dan dinilai tidak loyal, terancam  dikotak sebagai staf ahli.  Posisinya bakal digantikan oleh Siti Zubaidah saat ini Kepala BKKBN dan Pendayagunaan Perempuan.

Kepala Kesbangpoldagri Agus BW juga dikotak di staf ahli. Pun demikian dengan Kepala Dinas Pertanian, M. Nadjib. Untuk Agus BW karena dinilai kurang melakukan koordinasi sedangkan M. Nadjib karena yang bersangkutan pada bulan Maret 2018 mendatang masuk masa pensiun.

Adapun, posisi Agus BW bakal digantikan Kepala Disdukcatpil Puji Wahyu Widodo. Pengganti Puji Wahyu Widodo dipercayakan kepada Sawung Rehtomo kini staf ahli. Sementara itu, posisi Kepala Dinas Pertanian akan dikosongkan dan Sekretaris Dinas Pertanian bakal ditunjuk menjadi pelaksana tugas.

Reporter: Juremi

Editor: Achmad Saichu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.