Jokowi Ingin Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Tidak Terjadi Lagi

Share this :

Jakarta, koranmemo.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kejadian pengambilan paksa jenazah Covid-19 oleh keluarga agar tidak terjadi lagi. Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat membuka rapat terbatas percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Senin, (29/6).

“Jangan sampai terjadi lagi perebutan jenazah yang jelas-jelas Covid oleh keluarga. Saya kira itu sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi,” ujar Jokowi seperti yang disiarkan oleh akun Youtube Sekretariat Presiden.

Oleh karena itu, Jokowi merasa peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ahli yang terkait dalam bidang ini untuk ditingkatkan lagi keterlibatannya. ”Pelibatan tokoh-tokoh agama atau masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus kita libatkan secara besar-besaran,” katanya.

Dengan melakukan hal tersebut, masalah lain seperti penolakan tes PCR maupun rapid test oleh masyarakat juga dapat diatasi. Menurut Jokowi, penolakan yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait kepada masyarakat.

“Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak warga ini karena mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa rapid test­. Padahal belum ada penjelasan atau sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan dalam menyalurkan dana yang dianggarkan untuk menangani masalah Covid-19. Dia meminta, pembayaran disbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 agar dipercepat pencairannya.

Menurutnya, prosedur yang ada di Kementerian Kesehatan seharusnya bisa dipersingkat dan tidak bertele-tele. “Kalau aturan di peraturan menterinya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit harus dilakukan secepatnya,” katanya.

Selain itu, Jokowi juga meminta insentif untuk tenaga medis dan petugas laboratorium juga diberikan secepatnya. Jokowi mengatakan, anggaran untuk memenuhi hal tersebut sudah tersedia, sehingga tidak ada yang perlu ditunggu lagi.

Melansir dari CNN Indonesia, pemerintah telah menganggarkan Rp 75 triliun untuk digunakan dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan. Namun, Kementerian Kesehatan sendiri hingga saat ini masih baru menggunakan sekitar 1,53 persen.

Oleh karena itu, dalam membuka rapat terbatas ini, Jokowi juga meminta kementerian untuk tidak bertindak secara linier. “Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan kita harapkan terobosan itu bisa berdampak positif bagi masyarakat,” katanya.

Reporter: Ahmad Bayu Giandika

Editor: Della Cahaya