Jika Terbukti Cemari Sungai, Perusahaan di Sekitar Sungai Terancam sanksi

Share this :

Jombang, koranmemo.com – Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) telah menuntaskan proses verifikasi laporan pencemaran sungai Avur Budug Kesambi di
Dusun Gongseng Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben.

Menurut balai Gakkum, ada dua perusahaan yang berada di sekitaran aliran sungai, yang diindikasikan melakukan pencemaran terhadap sungai tersebut.

Kepala Balai Gakkum KLHK Jabalnusra Muhammad Nur mengatakan, pihaknya menangani dua kasus laporan pencemaran yang diduga dilakukan oleh dua pabrik di sekitaran aliran sungai tersebut, yang ada di Kecamatan Kesamben.

“Kami ada dua agenda, Jombang dan Nganjuk. Kalau yang Jombang itu ada dua kasus. Kasus PT. MAG sama UD. MPS,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (11/12).

Pihak Gakkum KLHK, lanjut Muhammad Nur, sudah melakukan proses verifikasi laporan tersebut. ada sejumlah alat bukti dan sampel air yang diambil di beberapa titik di sepanjang sungai Avur Budug Kesambi.

Hasil verifikasi itu kemudian dilakukan gelar perkara bersama para verifikator pada Senin (10/12) kemarin di Surabaya. Verifikator yang terlibat antara lain Dirjen Gakkum, DLH Provinsi Jatim, DLH Kabupaten Jombang dan Penyidik PNS (PPNS) Balai Gakkum KLHK. Hasilnya, PT MAG dinyatakan terbukti melakukan pencemaran.

“Kalau yang PT. MAG itu disepakati dari hasil verifikasi lapangan, kan semuanya terbukti ada indikasi terjadinya pencemaran. Ini akan ditindaklanjuti oleh temen-temen penyidik ke penindakan hukumnya,” paparnya.

Karena terbukti ada indikasi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. MAG, kasus tersebut akan direkomendasikan ke Direktorat Pengaduan Pengawasan Sanksi Administrasi di Dirjen Gakkum.

Bukti yang sudah berhasil ditemukan pada kegiatan verifikasi itu antara lain dua pipa tersembunyi dengan ukuran 4 dim, dan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) yang tidak berfungsi. “Temuan-temuan pada proses verifikasi ini bisa ditindaklanjuti ke proses penindakan hukum administrasi,” ungkap Nur.

Muhammad Nur menambahkan, bentuk sanksi administrasi ini berupa paksaan untuk kembali memanfaatkan IPAL agar limbah cair tidak kembali dibuang ke sungai. Namun, bilamana sanksi administrasi itu tidak diindahkan makan akan diberlakukan sanksi diatasnya.

“Misalnya kinerja IPAL tidak berfungsi maka harus difungsikan. Kalau itu tidak ditindaklanjuti pada batas waktu yang ditentukan, maka otomatis akan diproses (sanksi) diatasnya,” tegasnya.

Nur juga mengatakan bahwa UD. MPS juga diindikasikan mencemari sungai Avur Budug Kesambi. Untuk pemberian sanksi, pihak Gakkum masih akan dalami lagi kasusnya. Karena UD. MPS ini sudah pernah dijatuhi sanksi administrasi oleh Pemkab Jombang.

“Yang jelas perusahaan itu sudah pernah melakukan pelanggaran sehingga disanksi administrasi oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Masih menurut Nur, pihak penyidik akan melakukan pendalaman kasus pencemaran yang diduga dilakukan oleh UD. MPS ini. Bila terbukti melakukan pencemaran, perusahaan tersebut bisa langsung diberi sanksi pidana.

“Sanksi Administrasi yang sudah pernah diberikan oleh pemerintah daerah terbukti tidak ditindaklanjuti, maka ada proses hukum yang lebih tinggi,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bidang Wasdal Gakkum DLH Jombang Yuli Inayati mengatakan, dari dua perusahaan diatas, perusahaan plastik juga telah mendapatkan sanksi administasi pada Januari lalu.

“Sesuai data yang ada di kami, memang pabrik plastik pernah mendapatka SA (sanksi administrasi) pada Januari lalu. Ini sebelumnya ada aduan masyarakat. Akhirnya sampai pada Komisi C DPRD setempat, kemudian semua pihak diundang duduk bersama. Dari hasil pertemuan, pabrik plastik tersebut tidak boleh beroperasi, sampai seluruh perizinan dipenuhi,” ungkap Ina, diwawancarai di kantornya.

Izin dimaksud, menurut Ina, terdiri dari izin lingkungan dan pembuangan limbah cair. Kemudian, bulan Januari kami memberikan SA. Selanjutnya, pada bulan April – Mei, pihak perusahaan membangun IPAL, dan sudah memenuhi persyaratan teknis.

“Untuk pembangunan IPAL, kami beri waktu 3 bulan. Dan akhirnya selesai,” pungkasnya. (st2/ag)

Reporter : Taufiqur Rahman/ Agung Pamungkas

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date