Jelang Pilpres: 3 WNA di Kota Madiun Terdaftar di DPT,  27 WNA Punya KTP-el

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Tiga orang warga negara asing (WNA) yang tinggal di Kota Madiun masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di TPS Pilangbango, Tawangrejo dan Pandean. Komisioner KPU Kota Madiun, Wisnu Wardhana mengatakan, tiga nama WNA yang masuk di DPT Pemilu sudah dicoret dan nama yang dimaksud langsung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menurutnya, saat petugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data beberapa waktu lalu, nama yang bersangkutan muncul karena ada ikatan pernikahan dengan Warga Negara Indonesia (WNI). “Sekarang pun dicoret, apalagi ditambah dengan rekomendasi dari Bawaslu,” katanya.

Wisnu menyatakan, sesuai pasal 1 UU No.7/2017 tentang Pemilu, WNA tidak berhak memilih pada hajatan Pemilu, meski sudah mengantongi KTP-el. Tidak hanya soal WNA, sampai saat ini KPU juga masih melakukan penelitian terkait kegandaan maupun data-data bersifat anomali yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko menyatakan pihaknya sudah merekomendasikan ke KPU untuk mencoret atau menandai daftar nama ketiga WNA tersebut.
“Kita pastikan bahwa WNA yang apabila masuk DPT, dia tidak akan dapat formulir C-6 atau undangan panggilan untuk memilih. Kita pastikan itu,” katanya.

Sementara itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkot Madiun, mencatat dari 35 WNA yang tinggal di Kota Madiun, 27 diantaranya sudah memiliki KTP-el. Dan 8 orang lainnya masih menggunakan KTP lama sebagai kartu identitas.

11
“WNA yang tinggal di Kota Madiun diketahui berasal dari China, Timur Tengah, Malaysia, dan Inggris. Sebagian besar dari mereka bekerja dan menempuh pendidikan di Kota Madiun,” kata Kepala Dispendukcapil Kota Madiun, Nono Djatikusumo, Selasa (5/3).

Dijelaskan, sesuai UU No.24/2013 pasal 24 dan 63 disebutkan, bahwa WNA yang berhak mengajukan permohonan e-KTP harus memenuhi sejumlah persyaratan. Satu diantaranya memiliki izin tinggal sementara (ITAS) selama lima tahun berturut-turut, baru kemudian diterbitkan izin tinggal tetap (ITAP) sesuai ketentuan Imigrasi.

Jika sudah memiliki ITAP, Dispendukcapil akan memproses data administrasi kependudukan WNA, yang dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) serta diterbitkan e-KTP. Nono memastikan, 35 WNA yang tinggal di Kota Madiun merupakan WNA lama.
“Itu warga-warga yang sudah lama. Kalau WNA yang baru harus melalui prosedur, nggak mungkin langsung dapat KTP elektronik,” katanya.

Reporter M.Adi Saputra/Juremi

Editor Achmad Saichu