Jelang Pileg dan Pilpres, Ditemukan Pemilih Ganda

Share this :

Kediri, koranmemo.com – Daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemelihan umum Presiden (Pilpres), pemilihan Legislatif (Pileg)  tahun 2019 di Kota Kediri masih belum dalam tahap perbaikan terhitung sejak 13 September 2018 sampai 60 hari ke depan. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Kediri, menemukan data pemilih ganda di beberapa kelurahan.

Pemilih ganda ini tidak hanya data identitas diri yang sama, nomor induk kependudukan (NIK) kartu tanda penduduk (KTP) juga sama namun beda pemilih. NIK KTP yang sama ini dikarenakan adanya kesamaan tanggal, bulan dan tahun lahir dalam satu daerah. Karena penulisan NIK masih menggunakan kode daerah, jenis kelamin serta tanggal, bulan dan tahun lahir.

Menurut Makruf, Ketua PPK Mojoroto, setiap satu minggu sekali pihak PPK bersama petugas Pemungutan Suara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu) mengadakan rapat koordinasi. Dalam rapat ini, PPS memberikan informasi terbaru di lapangan terkait pemukhtahiran data pemilih di tingkat kelurahan.

“Sejak ditetapkan DPT tanggal 13 September kemarin, sampai saat ini ada empat pemilih dengan NIK kembar. Tidak hanya dua tempat pemungutan suara (TPS) dalam satu kelurahan, namun ini lintas kecamatan. Ini disebabkan karena ada pindah keluar dan masuk daerah, dan pemilih yang pindah tempat tidak melapor ke anggota PPS,” jelas Makruf di kantor PPK Mojoroto Kota Kediri, Rabu (26/9).

Pemilih yang pindah tempat pilih harus melapor ke pihak PPS untuk dilakukan penghapusan data dari DPT di TPS sebelumnya. Meskipun sudah melakukan pencabutan berkas domisili di kantor kelurahan tapi belum melakukan pelaporan pindah ke pihak PPS, data pemilih masih tetap terdaftar di TPS awal saat petugas pemukhtahiran data pemilih (PPDP) melakukan pecocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Selain itu, peralihan status dari TNI atau Polri menjadi warga sipil dan sebaliknya masih menjadi kendala dalam pembaruan data DPT. “Misalnya ada pensiun dini atau anggota TNI dan Polri mengajukan pensiun dini, otomatis akan menjadi warga sipil dan mempunyai hak pilih. Hampir di semua daerah kendalanya sama,” tuturnya. Bahkan ada pemilih yang belum berumur 17 tahun, namun melakukan pernikahan saat pembaruan DPT. yang bersangkutan akan mendapat hak untuk ikut pemilu.

Sementara itu, Samsul Ma’arif anggota PPK Mojoroto menambahkan, selain anggota PPS, PPK, dan PPK Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pihak lain seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) harus bekerja sama. Karena data pemilih yang valid ada di Dispendukcapil, sebagai pembuat data penduduk yang digunakan sebagai acuan DPT pemilu 2019.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu

Editor Achmad Saichu