Jelang Pilbup Ponorogo, PLT Bupati: Tidak Ada Toleransi untuk ASN yang Berpolitik

Share this :

Ponorogo, koranmemo.com – Memasuki masa kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Ponorogo, Aparatur Sipil Negara ( ASN) diwajibkan netral. Aturan ini tak hanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Surat Keputusan Bersama ( SKB) Kemenpan-RB, KASN, dan BKN tentang netralitas ASN pada 10 September lalu, namun kewajiban ASN untuk tidak berpihak ini juga resmi dideklarasikan secara nasional dalam rapat virtual yang dipimpin Wakil Presiden Makruf Amin, Rabu (7/10).

Plt Bupati Ponorogo Soedjarno menegaskan, bahwa tidak ada toleransi bagi ASN yang kedapatan ikut berpolitik dalam Pilkada Ponorogo. Pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang ada bagi ASN yang melanggar.” Sesuai deklarasi ASN dalam Pilkada serentak ini wajib netral. karena kalau tidak netral ujung-ujungnya KKN, dan etikanya juga tidak sesuai dengan sumpah janji ASN. Sanksinya mulai sedang sampai berat,” ujarnya usai mengikuti rapat virtual di gedung Pusdalop Ponorogo.

Sudjarno menambahkan, di Pemkab Ponorogo sendiri sedikitnya terdapat 8.000 personel ASN aktif, dengan 70 persen diantaranya merupakan ASN guru.” Di kita ASN ada 8.000 orang plus guru,” ungkapnya.

Pihaknya pun berencana akan memanggil seluruh jajaran petinggi OPD Pemkab Ponorogo, guna menekankan deklarasi netralitas ASN ini.” Besok kita panggil, dan kita tekankan lagi. Nanti pelanggaran yang memproses Pejabat Pengawas Kepegawaian (PPK) dimana Sekertaris Daerah (Sekda) ada di dalamnya,” tambahnya.

Kendati tegas terhadap ASN, namun Soedjarno tampaknya tidak mengekang ribuan tenaga Honorer dan GTT di Ponorogo untuk tidak berpolitik dalam Pilkada kali ini. Alasanya, tidak adanya aturan mewajibkan Honorer dan GTT netral dalam Pilkada.” Kalau itu (Honorer dan GTT) tidak disebutkan dalam aturan ini. Tapi kalau Honorer mau ikutan netral tidak apa apa,” pungkasnya.

Reporter Zainul Rohman
Editor Achmad Saichu