Iuran PHBN Harus Transparan

Share this :

Nganjuk, koranmemo.com – Berbagai acara gencar digelar menjelang PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) seperti saat ini. Pembentukan panitia yang bertugas menarik iuran (dana) kepada masyarakat supaya berpartisipasi datang silih berganti. Otomatis hal ini mengundang tanya, apakah penarikan iuran PHBN harus ada payung hukumnya atau tidak.

Ketua tim sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli) Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kompol Toni Sarjaka SH. SIK.MIK, saat dikonfirmasi perihal ini mengatakan, iuran untuk PHBN harus didasari dengan kesepakatan. “Jadi, jangan menarik iuran itu memberatkan, untuk PHBN biasanya kan selalu dibentuk panitia dulu, baik itu instansi pemerintah desa bahkan sampai tingkat RT (Rukun Tetangga), selama itu tidak memberatkan masyarakat tidak apa-apa,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (8/8).

Diimbau kepada para panitia PHBN, untuk transparan kepada masyarakat, terlebih kepada para donatur kegiatan sosial tersebut. Jangan sampai sebelum atau pasca digelarnya acara terjadi permasalahan,” tambahnya.

Sekedar diketahui, belakangan netizen dari salah satu kecamatan di wilayah Nganjuk mengirimkan gambar kwitansi dan mempertanyakan, apakah untuk kegiatan PHBN masih diperbolehkan meminta iuran/sumbangan yang memberatkan. Informasi mengenai praktik penarikan iuran PHBN yang nilainya sebesar Rp 820 ribu, di dalam kwitansi lengkap dengan stempel instansi penerima iuran itu tertulis ‘Untuk Pembayaran : Bantuan Partisipasi PHBN 2017’.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Achmad Saichu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.